BIMATA.ID JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 untuk kategori Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar dan kategori Nilai Transaksi Belanja Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terbesar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa 2023 dengan tema “Transformasi Pengadaan Untuk Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh LKPP pada Selasa (7/11/2023) di Jakarta.
“Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi, sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mendukung peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan adanya digitalisasi sistem ini, durasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR dapat semakin cepat,” kata Rachman Arief.
Rachman Arief menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses PBJ TA 2023, Kementerian PUPR terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan proses PBJ, mengingat pada tahun 2024 Kementerian PUPR masih diamanatkan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yaitu sebesar Rp146,98 triliun.
“Sebagai contoh, BUJK dan TKK wajib meregistrasi standar perizinan berusaha dan data pengalaman selama 10 tahun terakhir melalui SIJKT. Selain itu, vendor material dan peralatan konstruksi juga wajib meregistrasi bukti kepemilikan peralatan melalui SIJKT. Sistem tersebut sudah terkoneksi dengan Dukcapil, Pajak, dan Administrasi Hukum Online, jadi semua proses tahapannya sudah saling terkoneksi, ini yang akan memudahkan dalam pelaksanaan proses PBJ,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mengoptimalkan proses PBJ dengan katalog elektronik. Sistem ini dapat mempercepat proses pengadaan dan menghemat waktu dan biaya, jika dibandingkan harus melewati proses lelang konvensional, tetapi tetap mengedepankan pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Kementerian PUPR juga setiap tahunnya melaksanakan lelang dini yang dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Lelang dini merupakan inovasi pelaksanaan tender dengan melakukan penayangan paket sebelum DIPA paket tersebut diterbitkan, sebagai upaya untuk percepatan pelaksanaan tender.
Data tahun 2021-2023 menunjukan, rata-rata per tahun tender dini dapat dilaksanakan untuk 2.007 paket atau sekitar 48,5% dari 4.142 paket kontraktual PUPR. Tahapan pelaksanaan tender/seleksi dini dilakukan pada bulan Oktober hingga Februari dimulai dengan proses pemaketan, penyiapan readiness criteria dan dokumen persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan tender, dan diakhiri dengan tanda tangan kontrak.
Terakhir, Rachman Arief menyampaikan perlu adanya perlindungan hukum bagi insan PBJ dalam melakukan proses pelaksanaan PBJ serta akselerasi terhadap tranformasi digital PBJ yang telah berjalan.
“Diperlukan adanya terobosan perlindungan hukum bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa, terutama pokja-pokja pemilihan. Kami juga berharap proses transformasi digital PBJ yang sudah berjalan dengan baik dan diterapkan di Kementerian PUPR ini dapat terus diakselerasi oleh LKPP, dan bahkan dapat diduplikasi di semua Kementerian/Lembaga/ Pemda,” tutup Rachman Arief.
(W2)
