BIMATA.ID, Bogor – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, yang fokus pada isu-isu strategis dalam kampanye di media sosial (medsos). Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa hasil analisis menunjukkan potensi kerawanan dalam kampanye medsos, dengan dominasi konten yang berisi ujaran kebencian mencapai 50 persen di tingkat provinsi.
Lolly juga menambahkan bahwa potensi kerawanan kedua adalah kampanye yang mengandung hoaks atau berita bohong, mencapai 30 persen, sedangkan kerawanan ketiga adalah kampanye yang memuat unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sebanyak 20 persen.
“Dengan demikian, terlihat bahwa potensi kerawanan kampanye di medsos yang berisi ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi,” katanya saat acara Peluncuran Pementaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Kampanye di Media Sosial yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Baca Juga : Demokrat Janji Bakal Maksimalkan Dukungan Buat Prabowo-Gibran di Jatim
Namun, perbedaan signifikan tampak dalam potensi kerawanan di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat ini, kampanye yang memuat hoaks atau berita bohong menjadi indikator potensi terbesar, mencapai 33 persen, diikuti oleh kampanye yang memuat ujaran kebencian sebanyak 27 persen, dan kampanye yang memuat unsur SARA sebesar 27 persen. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mencolok antara level provinsi dan kabupaten/kota.
Penting untuk mencatat bahwa dalam pemetaan kerawanan Pemilu 2024 terkait isu strategis kampanye di medsos, provinsi-provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi termasuk DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
Sedangkan untuk tingkat kerawanan kabupaten/kota, daerah-daerah seperti Kabupaten Fakfak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yapen, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Halmahera Tengah teridentifikasi sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.
Selanjutnya, provinsi-provinsi yang paling rawan terhadap isu kampanye medsos berdasarkan agregasi dari tingkat kabupaten/kota meliputi Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
Simak Juga : Prabowo : Fasilitas Kesehatan TNI dan Masyarakat yang Memadai Dukung Pertahanan Kekuatan Negara
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu ini bertujuan untuk memitigasi dan mendeteksi dini potensi kerawanan dalam pemilu atau pemilihan. Terkait kampanye di medsos, ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang dipenuhi dengan hoaks dan kampanye hitam, yang akhirnya menciptakan ketegangan yang tidak perlu dalam proses pemilu.
“Kampanye di medsos, seperti yang dialami oleh Bapak/Ibu semua, telah menyaksikan maraknya hoaks dan kampanye hitam. Hal ini menyebabkan ketegangan yang tidak diperlukan dalam proses pemilu. Inilah dasar diluncurkannya Indeks Kerawanan Pemilu 2024 ini,” jelasnya.
