BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba, mengungkapkan berbagai keluhan dari Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) terkait program-program yang diterapkan oleh Kemdikbud Ristek. Menurutnya, keluhan yang beragam ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan optimalitas program-program tersebut di tahun-tahun mendatang.
“Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang memakan waktu enam bulan. Situasi ini menyebabkan sekolah menjadi kosong, kekurangan guru, dan anak-anak terlantar. Jika PPG berlangsung selama enam bulan, kami khawatir anak-anak kami akan kehilangan pengajar,” ungkap Anita saat berbicara dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Selasa (7/11/2023).
Baca Juga : Prabowo Sambut Kedatangan 22 Calon Mahasiswa Asal Palestina
Selain masalah PPG, keluhan lain yang disampaikan kepada Anita Jacoba adalah terkait pencairan dana sertifikasi guru yang sering terlambat. Banyak guru merasa tidak senang dengan keterlambatan ini, karena proses administrasi pembayaran yang rumit dan memakan waktu lama.
“Jika keterlambatan ini disebabkan oleh pemerintah daerah, kami meminta agar mereka segera ditegur agar dana sertifikasi tidak terlambat lagi. Dana sertifikasi seharusnya tidak ditahan. Jika prosesnya harus tiga bulan, maka cairkan dalam tiga bulan. Ini tidak boleh menunggu selama tiga, enam, atau sembilan bulan baru dibayarkan sekaligus. Sebagian guru sudah terlanjur berhutang karena keterlambatan ini,” tegasnya.
Anita Jacoba juga mengajak untuk memberikan perhatian lebih kepada guru di daerah terpencil, khususnya di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Menurutnya, guru-guru di daerah 3T seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan guru-guru di daerah lainnya.
Simak Juga : Pidato Diiringi Tembang Karawitan di LDII, Prabowo: Semangat Aku, Nggak Mau Turun
“Ia juga menyoroti keluhan guru-guru Matematika dan Bahasa Inggris di daerah terpencil yang tidak pernah mendapatkan formasi guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Padahal, kualifikasi mereka sesuai dengan guru-guru SD. Namun, kenapa guru-guru Matematika dan Bahasa Inggris tidak mendapatkan formasi untuk sekolah negeri di daerah 3T? Para guru di daerah terpencil juga mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan alokasi dana dari daerah,” ungkapnya.
Sebagai seorang Legislator Dapil NTT II, Anita Jacoba menekankan perlunya perhatian serius terhadap permasalahan ini demi peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan para guru di Indonesia.