BIMATA.ID, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana memanggil Gus Yaqut karena pernyataan tersebut dinilai justru bisa memicu perpecahan khususnya menjelang pemilihan umum (pemilu), dan pilpres 2024.
Diketahui, pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tentang pemimpin bermulut manis dan himbauannya yang meminta semua pihak untuk tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat, dan menggunakan agama sebagai alat politik berbuntut panjang.
Mengenai hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, PKB bakal mendisiplinkan Menag, Yaqut Cholil Qoumas. Serta, mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi Yaqut, karena pernyataan Yaqut dinilai sebagai bentuk penggiringan opini, dan justru berpotensi memecah belah masyarakat.
“Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung, dan menggiring opini yang nggak perlu,” ungkap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Selasa (03/10/2023).
Baca juga: Survei LSI Denny JA, Elektabilitas Prabowo Kokoh Pepet 40% Lampaui
Menurutnya, sebagai pejabat publik, dan pejabat negara yang digaji rakyat, Gus Yaqut hendaknya harus bisa menjaga lisannya, terlebih terkait isu, dan perataan yang sensitif.
Namun, hingga kini, Gus Yaqut mengklaim belum menerima panggilan dari PKB merespons pernyataan kontroversialnya beberapa waktu lalu. Justru Yaqut mengaku menghormati jika ada tindakan pendisiplinan dirinya oleh PKB.
Meski, Ia menegaskan, bahwa PKB tidak berhak melakukan pemanggilan atas dirinya karena dirinya juga salah satu pengurus teras di PKB.
Lihat juga: Survei LSI Denny JA: Ganjar dan Anies Kalah Dari Prabowo Siapapun Cawapresnya
Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar juga menyayangkan pernyataan yang tak pantas dari Menag, Gus Yaqut. Gus Imin menilai pernyataan Menag layaknya pernyataan buzzer.
Maka dari itu, PKB hingga kini masih menjadi pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai informasi, apabila selama ini perilaku dan pernyataan Menteri Agama, Gus Yaqut justru sering memicu polemik di tengah masyarakat, sangat perlu hendaknya PKB untuk memberikan tindakan tegas agar tidak memicu perpecahan publik terlebih menjelang pemilu, dan pilpres 2024.
Simak juga: Survei Denny JA: Prabowo Unggul 52,3% versus Ganjar 44,2% Head to Head
