BIMATA.ID, Padang – Anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam, mendorong pemerintah pusat untuk segera menyediakan dana bantuan guna mempercepat pembangunan fasilitas Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Padang yang saat ini terbengkalai akibat kekurangan anggaran. Suir Syam menganggap bantuan dana dari pemerintah sangat penting agar BPVP Padang dapat berfungsi sebagai lembaga pelatihan yang menghasilkan tenaga terampil yang siap bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas di Padang memiliki potensi yang besar. Banyak program pelatihan yang sudah dilaksanakan di sana, dengan lebih dari seribu orang menjalani pelatihan setiap tahun. Namun, sayangnya, sebagian pembangunan fasilitasnya masih terhambat karena kekurangan dana. Oleh karena itu, kami sangat berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana tambahan agar BPVP Padang dapat menghasilkan tenaga terampil yang siap bekerja,” ujar Suir Syam di Padang, Sumatera Barat, Jumar (6/10/2023).
Baca Juga : Ganjar Sedikit Naik, Prabowo Tetap Teratas, Cak Imin Tak Mengangkat Anies
Menurutnya, dengan fasilitas pelatihan yang memadai di BPVP Padang, kualitas pelatihan yang diberikan akan meningkat secara signifikan. “Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat Sumatera Barat, baik yang ingin bekerja di dalam maupun di luar negeri, untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai informasi tambahan, saat ini BPVP Padang telah meluncurkan program pelatihan operator alat berat, seperti ekskavator. Program ini merupakan inisiatif baru yang pertama kali diselenggarakan di BPVP Padang dan sepenuhnya didanai oleh Kemnaker RI.
Sebelumnya, selama kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang, Suir Syam juga mengomentari perkembangan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Ia menyebut bahwa meskipun layanan kesehatan di RSUP Dr. M Djamil sangat baik, rumah sakit rujukan ini masih menghadapi kendala dalam melayani permintaan layanan kesehatan secara menyeluruh karena terbatasnya kapasitas ruang rawat.
“Khususnya, Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu di RSUP M Djamil telah berhasil melakukan operasi bedah jantung, tetapi operasi ini hanya dapat dilakukan dua kali seminggu karena terbatasnya ruang perawatan yang tersedia. Hal ini menyebabkan antrian operasi jantung dapat mencapai 30 hari hingga 2 bulan. Akibatnya, banyak pasien jantung yang memilih berobat ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas perawatan,” jelasnya.
Simak Juga : Prabowo Subianto Minta TNI Netral di Pemilu 2024
Suir Syam menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan ini dan menyarankan agar pemerintah melanjutkan pembangunan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RS M Djamil Padang memiliki tanggung jawab berat. Saat ini, diperlukan dana sekitar 180 miliar untuk mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di RS M Djamil ini,” pungkasnya.
