BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan pentingnya Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024 dalam mencapai sejumlah program prioritas yang akan memberikan fondasi kuat untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi lebih signifikan karena tahun 2024 menandai akhir masa jabatan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dasco juga mengingatkan bahwa kunci kesuksesan APBN Tahun Anggaran 2024 adalah menjaga kondisi ekonomi makro yang stabil. Dalam konteks ini, dia menggarisbawahi perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga inflasi tetap terkendali, meningkatkan investasi, dan mengantisipasi dampak tekanan ekonomi global terhadap situasi domestik.
Pernyataan ini disampaikan Sufmi Dasco dalam Pidato Penutupan Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2024, yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).
Baca Juga : Anak Buah Prabowo: Revolusi Putih Bukan Sekedar Janji, Sudah Dilakukan Sejak 2009
Selanjutnya, Dasco menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan untuk mengarahkan APBN Tahun Anggaran 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja, memperbaiki sistem subsidi yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, mempromosikan pemerataan pembangunan, dan memudahkan kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor.
Adapun postur APBN 2024 telah disepakati, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.802,2 triliun, belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun, dan defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Dasco menegaskan bahwa postur ini telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Simak Juga : Prabowo Terima Kunjungan Kepala Kepolisian Palestina
Terakhir, Dasco mengingatkan bahwa dalam menjalankan UU APBN 2024, Pemerintah diharapkan untuk beroperasi dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, menerapkan tata kelola yang baik, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Semua ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan.
