BIMATA.ID, Bali – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggap penting adanya koordinasi yang lebih baik untuk memastikan instansi-instansi terkait menjalankan tugas dan kewenangan mereka dalam menangani pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri serta ASN di lingkungan lembaga TNI-Polri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Puadi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mengenai Netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam Pemilu 2024 yang diadakan di Bali pada beberapa waktu lalu.
“Untuk mencegah benturan kewenangan di antara instansi-instansi terkait dalam penegakan hukum, sangat penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang seragam dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran netralitas. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas TNI-Polri dan ASN dalam pemilu dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU 7/2017.” kata Puadi melalui keterangannya, dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Senin (30/10).
Baca Juga : Prabowo Beberkan Makan Siang yang Disantap bareng Jokowi dan Bacapres Lainnya, Soto plus Lontong
Puadi juga menegaskan bahwa netralitas anggota TNI dan Polri merupakan faktor kunci dalam menjaga kelancaran pemilu yang damai dan berkeadilan. Sebagai institusi negara yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, serta pertahanan dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.
“Dalam konteks proses demokrasi, peran utama TNI-Polri adalah memastikan bahwa pemilu berlangsung aman, damai, dan adil tanpa campur tangan politik kekuasaan. TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam setiap kontestasi politik yang berlangsung setiap lima tahun di Republik ini,” ujarnya.
Simak Juga : Prabowo Usai Undangan Makan Siang Jokowi dan Tiga Bacapres: Suasana Akrab
Puadi menekankan pentingnya memastikan bahwa anggota TNI dan Polri tetap menjaga netralitas mereka dengan sungguh-sungguh untuk mendukung kelancaran proses demokrasi.
