BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, telah mengimbau Pemerintah untuk merancang solusi jangka panjang dalam hal infrastruktur pangan, sebagai upaya antisipasi terhadap potensi krisis pangan yang dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim. Ancaman nyata krisis pangan kini sudah dirasakan, seperti yang tercermin dalam lonjakan harga komoditas seperti beras dan gula.
Menurut Puan, impor komoditas pangan seperti beras dan gula mungkin menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan ketahanan pangan. Namun, dia menekankan bahwa krisis pangan merupakan isu yang memerlukan strategi jangka panjang, termasuk penyediaan infrastruktur pangan yang kuat dan pencapaian target tertentu untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
“Krisis pangan menjadi isu yang mewajibkan adanya strategi jangka panjang, seperti menyiapkan infrastruktur pangan yang baik. Serta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor,” kata Puan melalui keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga : Gus Ipang Wahid Beri Pesan Menyentuh untuk HUT Prabowo: Si Paling Gampang Tersentuh
Sebagai perempuan pertama yang memegang jabatan Ketua DPR RI, Puan juga menyoroti pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization, FAO) yang memprediksi ancaman krisis pangan global pada tahun 2050 mendatang sebagai dampak dari perubahan iklim. Puan menggarisbawahi bahwa perubahan iklim merupakan ancaman serius yang telah mengganggu berbagai sektor, termasuk pertanian.
“Dalam hal tata kelola pangan, Pemerintah saat ini masih berpegang pada misi Ketahanan Pangan. Seharusnya kita sudah mengacu pada Konsep Kedaulatan Pangan untuk menjaga sektor pangan di masa depan. Kedaulatan Pangan sangat diperlukan agar rakyat dapat mandiri dalam memproduksi pangan serta dapat menentukan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan mereka sendiri.” ungkapnya.
Simak Juga : Muzani : Pupuk Subsidi Murah Jadi Prioritas Kerja Prabowo Untuk Sejahterakan Petani di Jawa Tengah
Puan meyakini bahwa mencapai Kedaulatan Pangan memerlukan inovasi dan terobosan dari Pemerintah, seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi dalam melindungi lahan-lahan pertanian yang produktif.
“Pemerintah bisa, melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengembangkan penelitian tentang bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” tutupnya.
