BIMATA.ID, Jakarta – Pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menyamapikan, bahwa dirinya geram karena banyak instansi pemerintahan, hingga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih banyak belanja produk ke luar negeri atau barang impor. Padahal pemerintah sulit untuk mengumpulkan pendapatan negara.
Menurut Jokowi uang atau pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, royalti, dividen di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPH Badan, PPH Karyawan, itu cukup sulit.
Sehingga, ketika sudah terkumpul, dan menjadi APBN/APBD seharusnya tidak dibelanjakan untuk barang impor.
Baca juga: Survei LSI Denny JA, Elektabilitas Prabowo Kokoh Pepet 40% Lampaui
“Bodoh sekali kita, hati-hati ini saya sampaikan pada semua dinas, kalau kita kumpulkan pendapatan itu sulit sekali, income daerah, negara sulit sekali kemudian belanjanya barang impor,” tegas Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Jokowi melihat pembelian barang impor tidak memicu perkembangan ekonomi dalam negeri khususnya pada level UMKM. Justru, malah mendorong ekonomi negara lain untuk maju.
“Ini perlu saya ingatkan tolong sampaikan ke kepala dinas ingatkan mengenai hal ini. Sesmen, pak Dirjen, sampaikan ini kepada bawahan kita nggak bener kumpulkan sulit belanjanya yang nikmati mereka. Sedih saya,” jelasnya.
Lihat juga: Survei LSI Denny JA: Ganjar dan Anies Kalah Dari Prabowo Siapapun Cawapresnya
Berdasarkan catatan realisasi belanja APBN untuk produk dalam ini baru sekitar 69%, sedangkan dari APBD baru 56%. Menurut Jokowi capaian itu masih tergolong rendah.
“Nggak tau apa yang dibeli kok baru 56% realisasi belanja produk dalam negeri. Kita pantau terus sekarang gampang sekali dengan adanya digital ini, BUMN 46% gimana kita mau menggerakkan UMKM kita, menggerakkan ekonomi kita kalau belanjanya masih tidak berorientasi pada produk dalam negeri,” pungkasnya.
