BIMATA.ID, Papua – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Enos Aronggear mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mulai melakukan pendataan terhadap koperasi dan pelaku UMKM yang aktif menjalankan operasional pada tujuh kabupaten di provinsi setempat.
“Saat ini kami sedang melakukan pendataan semua koperasi dan UMKM, supaya bisa diketahui mana aktif mana tidak,” kata Enos, dikutip dari antaranews, Senin (30/10/2023).
Dirinya menerangkan, hasil pendataan lapangan nantinya dimasukkan ke dalam Online Data System (ODS) yang terintegrasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM guna mewujudkan satu data yang akurat.
Baca Juga : Gerindra Sulsel Targetkan Menangkan Suara untuk Prabowo-Gibran di Atas 50%
Pihak kementerian terlebih dahulu memberikan pembekalan bagi operator ODS pada Dinas Koperasi dan UMKM baik provinsi maupun tujuh kabupaten di Papua Barat, meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.
“Kementerian sudah memberikan pelatihan beberapa waktu lalu, jadi sekarang kami terus berkoordinasi agar pendataan bisa segera selesai,” terangnya.
Menurut dirinya, pendataan menggunakan sistem tersebut memudahkan pemerintah pusat dan daerah merealisasikan program pembinaan kemandirian koperasi dan UMKM secara efektif hingga masa mendatang.
Hal ini bermaksud agar eksistensi koperasi dan UMKM mampu memberikan kontribusi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat.
“Dengan satu data koperasi dan UMKM, bisa kita hitung berapa kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa pendataan koperasi dan pelaku UMKM dilakukan secara detail by name by address yang memudahkan pemerintah daerah melakukan pengawasan.
Data ODS juga akan digunakan sebagai acuan dalam pengusulan rancangan program pengembangan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM secara berkesinambungan.
“Kami ada bidang pengawasan. Kalau data jelas dan lengkap, bilamana ada masalah ya cepat ditangani,” jelasnya.
Simak Juga : Bahlil soal Prabowo: Pemimpin Sejati Tak Boleh Diatur Siapapun
Pihaknya, menurut dia, telah memberikan pelatihan manajemen keuangan bagi wirausaha baru dari lima kabupaten di Papua Barat yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Kaimana dan Fakfak.
Sementara dua kabupaten lainnya yaitu Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang menerima dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyusun program tersendiri.
“Yang tidak menerima DAK, kami programkan untuk pelatihannya,” pungkasnya.
