BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono mengatakan, secara bertahap memperbanyak bus listrik untuk angkutan publik guna menekan polusi udara dan terus mendorong warga menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Rencana penggantian bus konvensional menjadi bus listrik akan dijalankan untuk meminimalisir polusi udara,” kata Heru, dikutip dari antaranews, Kamis (12/10/2023).
Saat ini bus listrik yang dioperasikan TransJakarta 52 unit bus listrik untuk mendukung upaya pemerintah menekan polusi udara di DKI Jakarta.
Baca Juga : Susi Pudjiastuti Ajak Warga Pangandaran Sayangi Prabowo
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan seperti penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas, penataan parkir pada ruas jalan serta memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.
Heru menerangkan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi di Jakarta.
“Sehingga dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta) guna memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Heru juga menyebutkan kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
Hal tersebut menanggapi adanya pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian yang menyoroti kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian sekitar Rp.65 triliun per tahun atau setara dengan Rp.178 miliar rupiah per hari.
Simak Juga : Prabowo Diskusi Soal Masa Depan Bangsa Bareng Aktivis 98: Dulu Berseberangan, Sekarang Bersatu Demi Rakyat
Justin menyebutkan, kemacetan di Jakarta juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter per hari yang menyebabkan kerugian masyarakat akibat pencemaran polusi udara.
“Kami mendukung agar penanganan kemacetan dialokasikan 10 persen dari total APBD 2024 dituangkan ke dalam program-program transportasi publik terintegrasi, termasuk MRT, LRT, TransJakarta dan Jaklingko untuk mengurangi kemacetan, polusi serta untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” pungkas Justin.
