BIMATA.ID, Tarakan – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, telah mengingatkan perlunya validasi data stunting yang lebih rinci sesuai dengan By Name dan By Address menggunakan E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Hal ini seharusnya tidak hanya berdasarkan data sampling semata. Validasi yang lebih mendalam sangat penting untuk memastikan bahwa data tersebut mencerminkan realitas di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan.
“Ketika kita berbicara tentang penurunan stunting, kita harus melakukan intervensi dengan mengidentifikasi secara spesifik melalui pendekatan By Name dan By Address dengan menggunakan E-PPGBM. Pengukuran ini harus dilakukan secara rutin setiap bulan oleh kader posyandu. Meskipun data sampling diperlukan dalam merumuskan kebijakan, kita harus memastikan bahwa data tersebut didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan oleh kader posyandu setiap bulan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan distorsi antara data sampling dan data yang sebenarnya di lapangan.” kata Netty saat mengikuti Kunker Komisi IX DPR di Kantor Walikota Tarakan, Kaltara, Rabu (4/10/2023).
Baca Juga : Ketua Relawan YIM Sebut Prabowo Butuh Sosok Yusril Untuk Dampingi di Pilpres 2024
Menurut Netty, upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan dalam menangani masalah stunting patut diapresiasi. Namun, perlu dicatat bahwa validasi data adalah hal yang penting. Netty juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penggunaan alat pengukur antropometri dalam mendeteksi stunting.
Netty menekankan perlunya memastikan bahwa alat-alat ini sudah tersedia di seluruh Provinsi Kaltara, puskesmas, dan posyandu. Hal ini sangat krusial dalam menentukan data stunting yang akurat.
Legislator Dapil Jabar VIII ini menambahkan, jika Pemprov Kaltara tidak memperoleh alat antropometri melalui skema hibah, maka pemda seharusnya mempertimbangkan untuk menyediakan alat tersebut sendiri.
Simak Juga : Projo Jateng Sepakat Usung Prabowo-Gibran
Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal berbasis protein hewani mencapai bayi yang menderita stunting. Anggaran dari Kemenkes yang didistribusikan melalui puskesmas harus sampai kepada mereka.
Netty menyoroti temuan bahwa pelaksanaan PMT lokal berbasis protein hewani baru mencapai 8 persen sesuai dengan Juknis terbaru. Oleh karena itu, penurunan angka stunting secara nasional yang ditargetkan sebesar 21 persen harus dibuktikan dengan pendekatan By Name dan By Address, sesuai dengan bayi yang telah menerima intervensi PMT lokal berbasis protein hewani.
