BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Mustafa Kamal, menyoroti pentingnya penanganan kemacetan di destinasi wisata, terutama yang terjadi di Bali, dalam pembahasan RUU tentang Kepariwisataan.
“Ketika saya perjalanan dari bandara menuju ke sini, saya melihat bahwa Bali sudah mengalami kemacetan parah. Ini menjadi alarm yang sangat serius yang dapat mengancam pesona wisata kita. Kita perlu mengatur regulasi untuk mengatasi masalah ini,” ujar Mustafa Kamal kepada media, Senin (02/10).
Baca Juga : Partai Gerindra dan Demokrat Lampung Siap Menangkan Prabowo Subianto
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, juga berpendapat bahwa aksesibilitas (jalan) antara destinasi wisata perlu diperhatikan. Jika waktu perjalanan antar destinasi wisata memakan waktu lama, misalnya 1 hingga 1,5 jam, ini dapat mengurangi minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi tempat tersebut.
“Dalam hal ini, Pemkab Badung menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ruang lagi untuk memperluas lahan karena jumlah penduduknya yang padat. Pembangunan jalan lingkar, flyover, atau underpass memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi dengan Pusat, terutama Kementerian PUPR,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Simak Juga : Dukung Prabowo Subianto Jadi Alasan Utama Kirana Larasati Cabut dari PDIP
Sebelumnya, untuk mengatasi masalah kemacetan di Bali, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah mengungkap rencana pemerintah untuk membangun LRT (Light Rail Transit) di bawah tanah. Rencananya, LRT ini akan dibangun dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju wilayah Cemagi.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat proyek LRT Bali untuk mengatasi kepadatan wisatawan di Bali dan mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi.
“Karena pada tahun 2025, perkiraan penumpang yang masuk ke Bali akan mencapai 24 juta orang, dan ini akan menyebabkan kemacetan yang parah jika LRT tidak dibangun,” kata Luhut.
