BIMATA.ID, Bandung – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengungkapkan bahwa pengembangan energi terbarukan dari sumber Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, menyebabkan hanya 10% dari potensi yang dapat diwujudkan, meskipun potensinya mencapai 23,7 Gigawatt.
Salah satu tantangan utamanya adalah infrastruktur yang masih lemah, terutama di daerah-daerah remote yang memiliki potensi PLTP yang tinggi. Biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mahal menjadi hambatan serius.
“Masalah utama dalam pengembangan energi terbarukan dari sumber PLTP adalah potensinya besar, mencapai 23 Gigawatt, tetapi hanya 10 persennya yang dapat direalisasikan. Tantangan utamanya adalah infrastruktur yang masih lemah, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi PLTP tinggi,” ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada media usai kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Kamojang, Bandung, Jumat (6/10).
Baca Juga : Prabowo Subianto Minta TNI Netral di Pemilu 2024
Selain itu, eksplorasi sumber daya alam di lokasi-lokasi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan, yang dapat mengakibatkan biaya eksplorasi yang tinggi dan risiko yang signifikan. Menurut PGE, jika harga energi panas bumi dapat ditingkatkan, investor akan lebih termotivasi untuk berinvestasi. Namun, peningkatan tarif energi panas bumi dapat berdampak pada harga akhir bagi konsumen, sehingga menjadi pertimbangan yang rumit.
“Kami juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari eksplorasi sumber daya alam ini, yang dapat meningkatkan biaya eksplorasi dan menghadirkan risiko yang tinggi,” ungkapnya.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, diperlukan pencarian solusi yang tepat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan harga energi panas bumi. Mulyanto mengemukakan bahwa pertanyaan mendasar adalah apakah lebih baik fokus pada subsidi tarif energi terbarukan atau memberikan insentif di sektor hulu, seperti eksplorasi dan pengembangan infrastruktur. Ini merupakan pertimbangan penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan di Indonesia.
Simak Juga : 4 Bulan Jelang Pemilu, Ganjar Kalah Head To Head Lawan Prabowo
Pemerintah juga dapat mencari cara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pengembangan PLTP, termasuk memberikan insentif bagi eksplorasi, perbaikan infrastruktur, dukungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan teknologi. Pendekatan jangka panjang yang holistik akan menjadi kunci untuk mendorong perkembangan industri PLTP di Indonesia.
“Permasalahan kompleks ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan, seperti PLTP, adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” tutupnya.