BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan keprihatinannya terhadap progres yang belum optimal dalam pengembangan Jaringan Gas (Jargas) oleh Pemerintah. Saat ini, baru sekitar 1 juta SR (sambungan rumah tangga) yang terpasang dari target empat juta SR, mencapai sekitar 25 persen dari target tersebut.
Mulyanto mengamati bahwa selama dua tahun terakhir, Pemerintah belum mengalokasikan anggaran yang cukup, terutama dalam APBN 2023-2024, untuk pembangunan Jargas. Bahkan, alokasi APBN yang sebelumnya ditujukan untuk pembangunan Jargas malah dialihkan ke infrastruktur pipa gas alam ruas Cisem (Cirebon-Semarang).
“Akibatnya, usaha mencapai target Jargas terhambat, dengan hanya sekitar 1 juta SR terpasang hingga saat ini, atau sekitar 25 persen dari target. Lebih memprihatinkan lagi, Pemerintah bahkan mengurangi target menjadi hanya 2.4 juta SR pada tahun 2024,” ungkap Mulyanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Baca Juga : Ulang Tahun Prabowo, Anies Doakan Selalu Sehat
Mengenai realisasi pembangunan Jargas, politisi dari Fraksi PKS ini mengungkapkan keprihatinannya. Pengembangan Jargas yang masif dapat membantu mengurangi impor gas LPG dan, pada gilirannya, mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor migas. Oleh karena itu, Mulyanto berpendapat bahwa Pemerintah nampaknya tidak serius dalam membangun Jargas untuk penggunaan rumah tangga, meskipun ini dapat membantu mengurangi beban keuangan negara terkait impor LPG.
“Kenyataannya, program Jargas tampak terhambat, dan impor LPG tetap tinggi. Ada kemungkinan bahwa ini merupakan tindakan mafia impor,” duga Mulyanto.
Mulyanto juga mencatat bahwa PGN (Perusahaan Gas Negara) telah membangun Jargas yang lebih menyasar keluarga menengah atas, tetapi jumlahnya terbatas. Selain itu, harga gas alam untuk rumah tangga kurang menarik, yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk beralih dari gas LPG.
Sebagai solusi, Mulyanto mengusulkan agar gas alam untuk rumah tangga miskin disubsidi oleh negara, serupa dengan subsidi gas melon 3 kg. Ini akan meningkatkan permintaan gas alam dan mengurangi impor gas LPG. Agar target Jargas dapat tercapai dan alokasi anggaran APBN maksimal, skema KPBU (kemitraan pemerintah dan badan usaha) nampaknya layak dipertimbangkan.
Simak Juga : Kader Gerindra Purworejo Usul Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Dalam konteks ini, rencana Kementerian ESDM untuk merevisi Perpres Nomor 6 Tahun 2019 dianggap positif. Namun, harga gas alam per satuan volume untuk penggunaan keluarga harus menarik dan bersaing dengan harga gas LPG non-subsidi, bahkan mendekati harga gas melon 3 kg yang bersubsidi.
Mulyanto menyimpulkan dengan usul agar Pemerintah, jika sungguh-sungguh ingin mencapai target tersebut, sebaiknya mensubsidi gas alam untuk penggunaan rumah tangga miskin, serupa dengan subsidi gas melon. Sehingga, anggaran subsidi gas melon 3 kg bisa dialihkan menjadi subsidi gas alam untuk keluarga miskin, dengan memperhatikan keuangan negara secara keseluruhan.
