BIMATA.ID, Jakarta – Dalam sambutannya pada dialog kebangsaan “Sukses Pemilu 2024 menuju Indonesia Maju” yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Janedjri M. Gaffar mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, baik penyelenggara, peserta Pemilu 2024, maupun pemilih, dapat dengan bijak menyaring informasi yang beredar di media sosial.
“Penyampaian informasi kampanye tanpa saringan memicu terbukanya ruang konflik laten antara para pendukung kontestan,” kata Janedjri, dikutip dari antaranews, Selasa (17/10/2023).
Baca Juga : Head to Head Survei H-3 Pendaftaran Capres, Elektabilitas Ganjar 36,21% Kalah Dari Prabowo 41,74%
Dia menerangkan, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoaks akan semakin masif dilakukan oleh sejumlah oknum menjelang Pemilu 2024.
“Lebih kurang empat bulan lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, kita akan melaksanakan pemilu yang ke-11 dalam sejarah pemilu republik ini,” terangnya.
Hoaks yang beredar di media sosial, menurut Janedjri, tidak mendatangkan kesejukan, melainkan memicu lahirnya bibit kebencian antarkelompok masyarakat. Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya masyarakat menyaring informasi sebelum disebarluaskan.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memprediksi puncak penyebaran hoaks Pemilu 2024 di media sosial terjadi pada bulan Februari 2024.
Simak Juga : Gerindra Kabupaten Bogor Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Hal itu bercermin pada fenomena Pemilu 2019, di mana puncak hoaks terjadi pada bulan April 2019 atau saat berakhirnya tahapan kampanye sampai dengan menjelang pemungutan suara.
“Kalau saat ini, bukan tidak mungkin hoaks itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye, sampai awal Februari 2024 menjelang tahapan pemungutan suara,” kata Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda di Jakarta, Sabtu (2/9).
