BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti (KD) menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan gizi buruk pada anak demi mewujudkan Program Generasi Emas 2045. Masih ada banyak anak Indonesia yang menghadapi masalah kekurangan gizi, termasuk gizi buruk dan stunting.
“Gizi buruk pada anak adalah sebuah masalah serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Meskipun telah ada beberapa perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini,” ujar Krisdayanti melalui keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Baca Juga : Relawan Garuda Deklarasi Dukung Prabowo, Sekjen Gerindra: Anak Muda Jangan Berhenti Berjuang
Menurutnya, DPR menemukan bahwa masih banyak anak-anak di berbagai daerah yang menghadapi gizi buruk, bahkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kris Dayanti juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus baru-baru ini di Banyumas, Jawa Tengah, di mana seorang bocah berusia 9 tahun bernama Aldila Dwi Alfian mengalami gizi buruk, sehingga tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Aldila, yang berasal dari keluarga miskin, tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan keluarganya tidak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi IX DPR RI, yang bertanggung jawab atas urusan kesehatan, merasa prihatin atas kondisi Aldila Dwi Alfian. Kris Dayanti juga menyoroti bagaimana keluarga Aldila tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Pemerintah pusat telah menyusun program yang sangat baik, tetapi seringkali masalah terletak pada kurangnya efisiensi dalam pendataan di daerah, sehingga keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terjangkau. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Kris Dayanti menekankan bahwa masalah gizi buruk pada anak tidak hanya terjadi di kota-kota kecil, melainkan juga di ibu kota, di mana masih ada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akibat masalah ekonomi keluarganya. Sebagai contoh, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melaporkan adanya 19 anak yang mengalami masalah kekurangan gizi.
Cek Juga : Prabowo Sebut Sudah Kenyang Jadi Sasaran Black Campaign: Monggo Rakyat Menilai
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Juli 2023, terdapat 39.793 balita yang mengalami permasalahan gizi. Selain itu, hasil riset Center for Indonesian Studies (CIPS) menunjukkan bahwa 21 juta penduduk Indonesia, atau setara dengan 7% dari total populasi, mengalami masalah kekurangan gizi yang cukup mengkhawatirkan.
Krisdayanti memandang pentingnya komitmen berkelanjutan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendata keluarga yang masuk dalam kategori kurang mampu. Menurutnya, faktor ekonomi tetap menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekurangan gizi.
“Yang diperlukan adalah komitmen dari Pemda untuk melakukan pendataan secara berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak berisiko mengalami masalah gizi. Ini adalah langkah awal dalam mengurangi angka kekurangan gizi pada anak-anak,” tegas Krisdayanti.
Legislator dari Dapil Jawa Timur V ini menyarankan bahwa Pemerintah harus memastikan makanan bergizi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
“Peningkatan program pemberian makanan tambahan atau subsidi makanan dapat membantu keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sasaran yang tepat dan efektif,” tambahnya.
Kris Dayanti juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah gizi buruk dan stunting. Menurutnya, perlu dilakukan kampanye edukasi yang efektif, termasuk penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan pola makan yang sehat.
“Jika masyarakat memiliki kesadaran tentang permasalahan gizi, orang tua akan lebih peduli dan memberikan perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka,” jelas Krisdayanti.
Kris Dayanti juga menyoroti faktor pembatasan produksi dalam perdagangan pangan yang dapat menyebabkan masalah gizi dan defisit kalori di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dia mendorong Pemerintah untuk fokus pada kebijakan kedaulatan pangan, termasuk memanfaatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan budidaya pertanian, dan melindungi lahan pertanian produktif.
“Pemerintah perlu mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan,” ungkap Kris Dayanti. “Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya untuk menciptakan terobosan yang akan menjaga kedaulatan pangan kita.” imbuhnya.
Simak Juga : Rencana Kebijakan Lingkungan Prabowo: Energi Terbarukan Biosolar yang Tak Sebabkan Polusi dan Impor
Kris Dayanti menekankan bahwa pengembangan dan penelitian terkait kedaulatan pangan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan instansi lain yang terkait.
Selain itu, Kris Dayanti mendorong pembentukan Pusat Data Pangan Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam memunculkan inovasi terbarukan.
“Memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret dapat membantu kita mencapai target penurunan ketergantungan pada pangan impor dalam jangka waktu tertentu,” tandasnya.
