BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendukung langkah pemerintah yang diwakili oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam menangani permasalahan investasi di Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia mengaitkan permasalahan investasi tersebut dengan berita hoaks yang beredar di masyarakat.
“Kita perlu mengatasi permasalahan yang muncul di Rempang Eco City, di antaranya disebabkan oleh informasi hoaks yang beredar, seperti persaingan antara perusahaan dan sebagainya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana BP Batam mengatasi masalah ini,” kata Herman kepada media, di Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga : Prabowo: Kita Tidak Mau Rakyat Hanya Digaji UMR
Menurut Herman, investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan investasi juga harus mempertimbangkan hak dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan komponen tak terpisahkan dari negara.
“Kita perlu mencari solusi bersama. Meskipun hak pengelolaan tanah di Rempang berada di tangan negara melalui BP Batam, regulasi pertanahan juga harus menghormati hak kepemilikan masyarakat yang telah lama berada di sana,” ungkapnya.
Ia berharap agar pemerintah dan masyarakat di Pulau Rempang dapat bekerjasama harmonis. Pemerintah dan masyarakat harus berdiskusi bersama untuk menentukan arah pembangunan di kawasan Pulau Rempang.
“Kami berharap agar masyarakat dapat berkolaborasi dengan BP Batam dalam menentukan langkah terbaik untuk investasi di wilayah tersebut, apakah itu berarti tetap berada di wilayah yang sama atau relokasi ke lokasi lain dengan cara yang bermartabat,” jelasnya.
Cek Juga : Jokowi Akui Sudah Lama Tak Bertemu Gibran, Meski Disebut Bakal Menjadi Cawapres Prabowo
Herman juga menegaskan bahwa pemerintah harus memperlakukan para investor dan masyarakat dengan adil, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kesetaraan dalam perlakuan harus dijunjung, dan rakyat harus diberi perlakuan yang sama.
“Pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua, baik kepada investor sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maupun kepada masyarakat dengan hormat. Ingatlah bahwa negara ada berkat rakyatnya, dan rakyat adalah elemen penting dalam pembangunan. Kita harus mencari solusi yang baik yang disetujui oleh kedua belah pihak,” paparnya.
Simak Juga : Prabowo Klaim Punya Kesamaan Visi dengan Kaesang
Herman juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat, termasuk dalam aspek lapangan kerja dan fasilitas umum, setelah proses relokasi mereka.
“Bagaimanapun juga, pemerintah dan BP Batam harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memprioritaskan kepentingan masyarakat di sana. Jika masyarakat dan investor dapat hidup berdampingan dalam pembangunan di wilayah tersebut, itu akan menjadi hal yang positif,” tambahnya.