BIMATA.ID, Jakarta – Dalam forum internasional di Sidang Umum ke-147 Inter-Parliamentary Union (IPU), Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, menyoroti isu yang sangat relevan, yaitu adanya pengaruh mentalitas neo-kolonial yang menerapkan standar ganda dan kemunafikan dalam tindakan internasional.
Fadli Zon berpendapat bahwa usulan-usulan yang bertujuan menciptakan perdamaian dan menghormati martabat manusia seringkali terhambat oleh sikap jahiliah yang muncul di bawah payung retorika demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme yang indah.
“Saya mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mengakhiri standar ganda dan kemunafikan ini. Dalam konteks ini, kita perlu lebih objektif dan adil. Adalah tidak wajar bahwa kejahatan perang diberi label yang sama dengan orang-orang yang berjuang untuk hak tanah dan kebebasan mereka, di satu tempat mereka disebut sebagai teroris sementara di tempat lain sebagai pejuang kebebasan,” ungkap Fadli dalam Sidang Umum ke-147 IPU yang diadakan di Luanda, Angola, dilansir dari website resmi DPR RI, Senin (30/10).
Baca Juga : Hardjanto, Pelukis dari Yogyakarta yang Doakan Prabowo Menjadi Presiden
BKSAP DPR RI juga mengajak komunitas global untuk mengenakan sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan. Selain itu, mereka mendorong pencarian solusi konflik melalui mekanisme yang adil, dengan penekanan pada dialog dan negosiasi, serta fokus pada resolusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik daripada memicu ketegangan lebih lanjut.
Selaras dengan upaya tersebut, saatnya juga untuk mereformasi sistem internasional. BKSAP DPR RI mendukung pemantapan efektivitas Sistem PBB melalui Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-147.
Mereka menekankan pentingnya PBB bersikap netral dan tidak memihak, mengambil tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan, mengawasi keadilan berdasarkan hukum internasional, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Fadli Zon menegaskan bahwa untuk mencapai perdamaian global, penting untuk mendengarkan suara negara-negara selatan dalam forum internasional. Tata kelola global harus inklusif, netral, dan dapat melibatkan semua pihak, termasuk negara-negara berkembang dan terbelakang.
“Reformasi Dewan Keamanan PBB sangat penting untuk memperkuat kapasitasnya dalam menegakkan hukum internasional. Kita perlu mencapai konsensus global dimana semua negara memiliki suara yang setara,” tambah Fadli.
Simak Juga : Menhan Prabowo Tinjau Pembangunan Gedung Akmil di Magelang
Menurutnya, upaya untuk menegakkan keadilan, perdamaian, dan membangun institusi yang kuat sebagaimana tercermin dalam SDGs-16 akan sulit tercapai jika kejahatan perang dan pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Palestina, terus diabaikan dan tidak dikenakan sanksi.
Oleh karena itu, Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai organisasi global yang demokratis, akuntabel, dan netral, memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memastikan terciptanya keadilan global dan menyelesaikan konflik di seluruh dunia.