BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, mengajak masyarakat untuk tidak panik dan melakukan panic buying terkait pasokan beras yang belakangan ini menjadi perhatian. Menurutnya, pemerintah sudah mengambil tindakan untuk memastikan pasokan beras selalu tersedia bagi masyarakat. Hal ini menjadi tanggapan Lodewijk terhadap isu pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.
“Kita saat ini menghadapi fenomena El Nino, dan pemerintah telah mengambil langkah impor beras. Oleh karena itu, saya menghimbau agar masyarakat tidak panik dan melakukan panic buying,” kata Lodewijk kepada media usai Rapat Paripurna di Nusantara II, DPR RI, Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).
Baca Juga : Survei LSI Denny JA, Elektabilitas Prabowo Kokoh Pepet 40% Lampaui
Menurutnya, panic buying hanya akan menyulitkan masyarakat yang sedang membutuhkan beras. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, kerjasama dan kebijaksanaan antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar pasokan beras dapat mencukupi hingga masa El Nino berakhir.
“Saya memahami bahwa masyarakat sangat membutuhkan beras, terutama dalam situasi seperti El Nino yang berdampak pada ketersediaan pangan. Namun, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah, meskipun ada pembatasan,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Simak Juga : Prabowo Terima Ketum PP Pemuda Muhammadiyah, Bahas Mimpi Anak Muda Indonesia
Pembatasan pembelian beras di ritel saat ini dilakukan atas arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, penting untuk diingat bahwa pembatasan ini tidak akan berlangsung secara permanen dan akan dicabut setelah beras impor masuk ke Indonesia.
Lebih lanjut, Lodewijk juga menyoroti pentingnya mitigasi terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi musim tanam di Indonesia, seperti cuaca yang tidak menentu.
“Selain El Nino, kita juga perlu memitigasi risiko lain, seperti banjir yang mungkin terjadi setelah hujan, lalu berapa lama setelah itu musim tanam, dan berapa lama hingga hasil panen mencukupi. Semua hal ini harus dihitung oleh pemerintah,” tegas Pimpinan DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam).
