Ditolak APDESI, PAPDESI Justru Dukung Program Budidaya Pisang Pj Gubernur Sulsel
BIMATA.ID, Makassar – Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Sulawesi Selatan mendukung penuh program ketahanan pangan yang dicetuskan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
Dukungan dari Papdesi ini bertolak belakang dengan sikap kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel yang menolak program tersebut, khususnya budidaya pisang.
Baca juga: Program Budidaya Pisang Disoal Kades di Bone, Minta Pj Gubernur Bahtiar Dicopot
Pengurus PAPDESI yang dipimpin Ketua Muhammad Darwis menemui Pj Gubernur Bahtiar di kantornya, Jl Urip Sumoharjo, Senin (23/10/2023) kemarin. Mereka menyuarakan dukungannya terhadap program Bahtiar.
Dalam pertemuan ini, Pj Gubernur Bahtiar menjabarkan delapan program prioritasnya, serta upayanya dalam bertugas selama setahun ke depan memimpin Sulsel serta menyejahterakan masyarakat. Termasuk dalam sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
Demikian juga dukungan Pemprov kepada desa dengan memberikan bantuan bibit untuk ketahanan pangan, sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain.
Ketua PAPDESI Sulsel Muhammad Darwis menyatakan, mendukung program Pj Gubernur, termasuk dalam katahanan pangan. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan roh Undang-Undang Desa.
“Ini program budidaya pisang adalah program yang bagus. Ini sebenarnya bersinergi dengan Undang-Undang Desa. Karena saya tahu persis awal dibuatnya undang-undang tersebut untuk naskah akademiknya. Dan program Pak Pj Gubernur itu bagus sekali,” kata Darwis.
Menurutnya, program budidaya pisang disesuaikan dengan tipologi desa. Bahwa dianjurkan ada sebagian dana desa digunakan, disesuaikan dengan tipologi desa untuk pemberdayaan desa.
“Teman-teman merespons dan meminta mau menanam sekian hektare. Merespon program ini,” ujarnya.
Sebagai ketua, ia berjanji akan melakukan sosialisasi kapada anggota Papdesi lainnya.
“Program dana desa itu memang harus diakselarasi dengan program Pak Gubernur. Terutama disisihkan sedikit untuk pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Ketua PAPDESI Bulukumba Amiruddin Nurdin Rasyid, juga siap mendukung program Pj Gubernur. Ia mengungkapkan, terdapat lahan tidur di Desa Ara yang dapat ditanami untuk budidaya hortikultura.
Kepala Desa Tanra Tuo Kabupaten Pinrang, Andi Asrul, optimistis budidaya pisang di Sulsel dapat sukses. Apalagi, komoditi ini banyak dibutuhkan masyarakat.
“Masyarakat akan mencontoh jika ada yang sudah dilihatnya berhasil,” ucapnya.
Sebelumnya, pengurus APDESI Sulsel yang dipimpin Ketua Sri Rahayu Usmi mendatangi Pj Gubernur Bahtiar.
APDESI menegaskan penolakannya terhadap SK Pj Gubernur yang menitahkan pengalokasian 40 persen anggaran APBDes untuk program budidaya pisang di desa.
APDESI meminta Pj Gubernur Bahtiar tidak ikut campur dan tidak mengitervensi dana desa. Otoritas pengelolaan dana desa merupakan hak penuh kepala desa.
“Pada prinsipnya kami menolak, karena itu dana rumah tangga kami. Yang mengerti dan paham itu kan kepala desa,” kata Ketua APDESI Sulsel Sri Rahayu di kantor gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Senin (16/10/2023) lalu.
Sebelum ditolak APDESI, sejumlah kepala desa di Kabupaten Bone juga menolak pengalokasian 40 persen dana desa untuk budidaya pisang.
Penolakan ini disampaikan kepala desa di DPRD Bone pada Kamis (12/10/202) lalu. Kades bahkan mengancam bakal meminta otoritas terkait untuk mencopot Pj Gubernur Bahtiar jika aspirasi mereka tidak diperhatikan.
”Khusus desa saya, 40 persen itu sekitar Rp400 juta. Mau tanam pisang di mana, kami tidak punya hamparan sebegitu banyak,” kata Kepala Desa Mappesangka Andi Rasdi Sumange.
[HW]
