BIMATA.ID, Jakarta – Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan (DEFEND ID) menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021 lalu.
Hal ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
DEFEND ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar.
Baca juga: Menhan Prabowo Hadiri Perayaan Hari Nasional Jerman
“Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, DEFEND ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia,” bunyi pernyataan tertulis DEFEND ID di Jakarta, Rabu (04/10/2023).
DEFEND ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Sehingga, DEFEND ID menegaskan PT Pindad tidak pernah melakukan Ekspor ke Myanmar setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 lalu.
Lihat juga: Survei LSI: Head to Head, Prabowo Menang Telak Capai 50,2% versus Anies 26%
“Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar,” sambungnya.
DEFEND ID menyebut kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016. Pun halnya dengan PTDI, dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerjasama penjualan produk ke Myanmar.
“Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpalhankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar,” ungkap pernyataan resmi BUMN pertahanan tersebut.
Simak juga: Survei LSI: Prabowo Unggul Telak 11% Atas Ganjar Head to Head