BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, mengemukakan pandangan pentingnya menjaga keseimbangan dalam operasi sektor pertambangan. Beliau menekankan perlunya kerja sama yang sinergis antara berbagai kementerian terkait.
Hal ini disampaikan Diah saat menjadi narasumber dalam acara Pembinaan Pertambangan Mineral, seperti yang dikutip dalam keterangan tertulisnya pada beberapa waktu lalu.
“Keseimbangan antara mencari profit dalam usaha tambang dan memastikan kesejahteraan karyawan, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pertambangan, adalah krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sektor tambang memberikan manfaat yang substansial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata Diah dalam keterangannya, Jumat (13/10).
Baca Juga : Prabowo: Kita Tidak Mau Rakyat Hanya Digaji UMR
Dengan demikian, pentingnya adanya koordinasi yang holistik antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan isu-isu yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba, demi kebaikan bersama.
Diah menambahkan, “Jika peraturan yang ada ternyata menimbulkan masalah substansial dalam pelaksanaannya, revisi masih merupakan opsi. Kami juga mengundang asosiasi-asosiasi pertambangan untuk melakukan pertemuan dengan DPR-RI dalam bentuk audiensi.”
Legislator dari Dapil Jawa Barat ini juga menyampaikan harapannya agar lingkungan usaha pertambangan terus membaik, hukum ditegakkan dengan tegas, dan lingkungan alam terjaga dengan baik. Hal ini diharapkan akan membawa manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia.
Perlu dicatat bahwa acara Pembinaan Pertambangan Mineral yang diselenggarakan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di Hotel Aryaduta tersebut dihadiri oleh sekitar dua ratus pengusaha pertambangan di Jawa Barat sebagai pesertanya. Selain Diah, beberapa anggota Komisi VII DPR-RI lainnya dari Jawa Barat juga turut hadir dalam acara tersebut.
Simak Juga : Soal Jadi Cawapres Prabowo, Gibran: Otomatis Keluar PDIP
“Acaranya sangat penting untuk pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan para pengusaha sebagai pelaku dalam industri pertambangan. Terutama karena kita memiliki UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba yang harus dijalankan di wilayah ini. Dalam implementasinya, beberapa isu muncul terkait izin, tenaga kerja, dan isu lingkungan hidup,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, hadir mewakili PJ Gubernur Jawa Barat yang berhalangan hadir karena ada tugas dinas di tempat lain.
