BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, telah mengutarakan keprihatinannya terkait dengan peraturan baru yang mengharuskan nelayan untuk menggunakan aplikasi dalam pembelian solar bersubsidi. Ia mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi para nelayan.
“Penting untuk dipahami bahwa perubahan kebijakan signifikan seperti ini dapat berdampak pada nelayan dan mata pencaharian mereka,” ungkap Johan melalui keterangannya kepada media, Jumat (27/10/2023).
Baca Juga : Usai Jalani Medical Check Up, Prabowo Cek Wartawan: Sudah Makan Belum?
Kebijakan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar bersubsidi telah menimbulkan keluhan dari kalangan nelayan, seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, di mana para nelayan kesulitan mengakses aplikasi untuk membeli solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Para nelayan menghadapi kesulitan dalam mematuhi aturan baru ini karena sebagian dari mereka mungkin buta huruf atau tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memahami kondisi dan kebutuhan nelayan sebelum menerapkan kebijakan ini.
Johan menekankan perlunya Pemerintah untuk mempertimbangkan kriteria penerima manfaat sebelum mengenalkan kebijakan baru. Meskipun teknologi terus berkembang, masih banyak masyarakat yang lebih nyaman dengan cara konvensional dalam membeli solar untuk aktivitas melaut mereka, terutama bagi nelayan yang tinggal di daerah pesisir.
“Sebelum mengesahkan kebijakan baru, kita harus mempertimbangkan dengan matang siapa yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Para nelayan ini telah mengandalkan cara konvensional dalam membeli solar, sehingga menerapkan persyaratan penggunaan aplikasi akan menambah beban mereka. Kebijakan yang tidak efektif dapat menghambat akses subsidi solar bagi nelayan,” jelasnya.
Cek Juga : Momen Prabowo Sapa Pekerja Proyek Usai Jalani Tes Kesehatan
Selain itu, Daniel juga mengkhawatirkan bahwa penggunaan aplikasi akan menimbulkan biaya tambahan, terutama jika mengharuskan koneksi internet. Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, biaya tambahan ini dapat menjadi beban finansial yang tidak diinginkan.
“Nelayan mengandalkan pendapatan harian dari menangkap ikan, sehingga beban finansial tambahan dapat berdampak signifikan pada ekonomi mereka sehari-hari. Tidak semua masyarakat menganggap penggunaan internet sebagai prioritas. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam perancangan kebijakan,” tambahnya.
Daniel juga mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih memperhitungkan kebutuhan para nelayan, seperti memungkinkan pembayaran tunai untuk pembelian solar bersubsidi bagi nelayan yang kesulitan mengakses aplikasi.
“Perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan kepada para nelayan, agar mereka memahami persyaratan dan prosedur yang harus diikuti,” ungkap Daniel.
Dalam konteks ini, Pemerintah juga diingatkan untuk selalu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang menjadi target program atau kebijakan. Kebijakan seharusnya dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan seharusnya tidak membuat kehidupan rakyat semakin sulit. Memahami kebutuhan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam merancang program yang memberikan manfaat signifikan bagi mereka,” kata Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Simak Juga : Tak Ada Persiapan Khusus, Prabowo Rutin Olahraga Renang
Daniel juga menekankan bahwa program-program yang mempertimbangkan kriteria penerima manfaat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mereka merasa didengarkan dan kebutuhan mereka dipahami.
“Saya memahami bahwa Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Namun, perubahan harus diperkenalkan dengan bijaksana, tanpa memaksa adaptasi yang terlalu cepat. Diperlukan waktu untuk penyesuaian,” tambahnya.
Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan berbagai alternatif dalam pelaksanaan kebijakan.
“Misalnya, program pembelian solar bersubsidi melalui aplikasi dapat tetap berjalan, tetapi tetap memberikan opsi pembayaran tunai bagi nelayan yang kesulitan mengakses aplikasi. Akhirnya, nelayan akan dapat menyesuaikan diri. Program-program untuk rakyat seharusnya memberikan kemudahan, bukan menghambat mereka,” pungkas Daniel.
