BIMATA.ID, Yogyakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merilis enam provinsi yang berpotensi tinggi terkena Politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengidentifikasi provinsi-provinsi ini, dengan DKI Jakarta menempati posisi tertinggi, diikuti oleh Maluku Utara (Malut), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua Barat (Papbar), Jawa Barat (Jabar), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Lolly mengungkapkan temuannya saat membuka acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mengenai Isu Strategis Politisasi SARA di Yogyakarta pada beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pemetaan yang telah disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengawas Pemilu (Puslitbangdiklat Bawaslu), Lolly menekankan pentingnya mengembangkan strategi pencegahan di enam provinsi ini untuk mengatasi Politisasi SARA.
“Kita perlu melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak, baik yang berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya pencegahan yang efektif melibatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah Politisasi SARA,” ujar Lolly, dikutip dari website resmi Bawaslu RI, Jumat (13/10/2023).
Baca Juga : Prabowo: Kita Tidak Mau Rakyat Hanya Digaji UMR
Selain provinsi, terdapat juga 20 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, termasuk Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, dan Kota Jakarta Barat. Kabupaten/Kota lain yang tercatat sebagai berisiko tinggi termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Subulussalam.
Lolly mengingatkan bahwa sembilan dari 20 kabupaten/kota ini terletak di Indonesia Timur, sehingga perlu perencanaan yang matang.
Enam provinsi yang paling rentan terhadap Politisasi SARA, berdasarkan penilaian agregat kabupaten/kota, adalah Papua Tengah, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, dan Maluku Utara. Lolly menekankan perlunya upaya pencegahan yang kuat untuk menghindari insiden Politisasi SARA pada Pemilu 2024.
Selain itu, Lolly menjelaskan bahwa kekerasan yang didasarkan pada SARA sering kali muncul sebagai hasil dari indikator Politisasi SARA, seperti kampanye di media sosial, kampanye di tempat umum, dan penolakan calon berdasarkan SARA. Penolakan calon berdasarkan SARA, jika terjadi, dapat memperburuk situasi kekerasan berbasis SARA.
Lolly juga mencatat bahwa provokasi di media sosial merupakan salah satu modus kekerasan berbasis SARA yang paling dominan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Provokasi online, bentrok antar kelompok, dan kerusuhan warga juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani.
Simak Juga : Prabowo Akan Hadiri Rakernas Projo Besok
Oleh karena itu, Lolly mendorong kerjasama di antara berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, platform media sosial, TNI/Polri, dan BIN, untuk mengidentifikasi gejala Politisasi SARA dan mencegahnya berkembang.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengenai Isu Strategis Politisasi SARA ini bertujuan untuk membuat pemetaan kerawanan terhadap isu Politisasi SARA selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Diharapkan pemetaan ini dapat digunakan sebagai alat untuk proyeksi dan deteksi dini dalam upaya pencegahan, serta menjadi dasar dalam perencanaan program pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilu, khususnya dalam mengatasi Politisasi SARA.
