BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, mengingatkan pentingnya menjaga agar upaya hilirisasi nikel di Indonesia tidak berakhir sebagai hilirisasi yang sekadar untuk tampilan.
Dia menekankan bahwa proses penambangan nikel di Indonesia seharusnya tidak hanya bertujuan untuk ekspor semata, dan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus lebih berfokus pada teknologi yang lebih tinggi.
Produk olahan yang saat ini banyak dihasilkan adalah Nickel Pig Iron (NPI) yang memiliki kadar feronikel yang rendah. Padahal, di Sulawesi Tenggara, terdapat banyak kandungan mineral tambang lain yang bisa dimanfaatkan.
Baca Juga : Kumpulan Ulama dan Guru Ngaji di Jabar Dukung Prabowo Menang Pilpres
“Sampai saat ini, belum ada laporan survei yang dilakukan. Ketika membayar royalti, hanya 5% yang didasarkan pada kadar nikel rendah, sementara kandungan mineral lainnya tidak pernah dibahas. Padahal, dalam kandungan mineral di Sulawesi ini, terdapat berbagai macam elemen seperti silika, mangan, zat besi, magnesium, dan kobalt. Semua ini memiliki nilai ekonomis.” kata Bambang Patijaya kepada media usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (9/10).
Politisi dari Partai Golkar ini juga mengkritik pihak yang memberikan izin, yakni Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), yang cenderung hanya antusias menerima investasi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Menurutnya, kementerian tersebut perlu memiliki visi yang lebih jelas dalam mewujudkan visi nasional sebagai negara industri.
Simak Juga : Jalankan Instruksi Prabowo, Tim Dokter Keliling Berikan Pengobatan Gratis ke Masyarakat
“Kami tidak bermaksud menyalahkan para investor, karena tujuan mereka memang begitu. Namun, jika dalam proposal bisnis investasinya mereka diminta untuk lebih mengolah sumber daya alam yang ada untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar, itu akan lebih baik,” tandasnya.
