BIMATA.ID, Padang – Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Fasilitas Kesehatan di RSUP Dr. M. Djamil, khususnya Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT). Ia menyoroti ketidakseimbangan antara fasilitas yang ada dengan jumlah pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut. RSUP Dr. M. Djamil adalah salah satu pusat pelayanan jantung di Sumatera dan juga rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera bagian tengah.
“Arsitektur fasilitas di RSUP M. Djamil, Kota Padang, sangat mengesankan, namun masih belum mampu mengakomodasi antrian pasien yang sangat besar. Direktur Utama RSUP M. Djamil telah menjelaskan bahwa rumah sakit ini menjadi rujukan tidak hanya untuk Sumatera Barat, tetapi juga wilayah Sumatera bagian tengah, termasuk Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara bagian selatan, dan sekitarnya,” kata Ade dalam keterangannya kepada media di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/10).
Baca Juga : Survei LSN: 4 Bulan Jelang Pilpres, Prabowo Unggul Telak 12,3% Atas Ganjar Head to Head
Menurut Ade, Komisi IX DPR RI menyadari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit jantung, dan oleh karena itu, RSUP M. Djamil perlu ditingkatkan dengan peralatan dasar dan fasilitas yang memadai untuk layanan jantung terpadu.
“Komisi IX hadir untuk memberikan dukungan, termasuk kehadiran pejabat eselon I dari Kementerian Kesehatan RI. Kami di Komisi IX memiliki komitmen anggaran untuk mendukung rumah sakit yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ade berharap bahwa dalam tahun-tahun mendatang, fasilitas pelayanan jantung terpadu di RSUP M. Djamil dapat ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Simak Juga : 1200 Jaringan Alumni HMI Akan Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto
Selain itu, dalam pertemuan Komisi IX DPR dengan Gubernur Sumatera Barat, Ade juga membahas isu stunting di provinsi tersebut. Data dari sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan penurunan yang signifikan dalam angka stunting di Sumatera Barat, mencapai angka satu digit, yaitu 99,9%.
“Namun, ada ketidaksesuaian antara hasil ini dengan data yang diterbitkan oleh BKKBN dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui survei gizi. Kami berharap bahwa kedua hasil ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk terus berupaya menurunkan angka stunting ini dengan sinergi dan kerja sama yang kuat,” tambahnya.
