BIMATA.ID, JAKARTA – Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo beri sentilan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan yang telah menuding Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi alat politik guna menghambat ruang gerak politiknya.
Sebab, para pengusaha seolah – olah telah digarap pajaknya karena memberikan fasilitas politik terhadap kegiatan kampanye selama ini.
“Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas,” kata Yustinus Prastowo dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (20/09/2023).
Baca juga: Disopiri Prabowo Naik Maung, Presiden Jokowi: Mulus, yang Nyetir Juga Bagus
Oleh karena itu, Yustinus menekankan, bahwa pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak, serta terdapat data, dan informasi akurat yang menunjukan tingkat resiko tinggi, sehingga kepatuhan harus diuji.
“Dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik,” ujarnya.
Menurutnya, praktik terbaik Ditjen Pajak adalah, meskipun para wajib pajak masuk ke dalam kategori pemeriksaan, maka tetap dilakukan imbauan agar melakukan pembetulan SPT, dan membayar pajak terutang secara sukarela.
Lihat juga: Prabowo Makin Kuat, Jaringan Perempuan Perantau Sulawesi Siap Deklarasi
“Dengan demikian kami klarifikasi, informasi yang Bapak terima perlu diperjelas dan tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar,” jelasnya.
Sekedar informasi, Anies Baswedan mengklaim terdapat sejumlah pengusaha menengah hingga besar yang takut untuk mendukungnya sebagai capres di pilpres 2024. Alasannya, karena para pengusaha tersebut takut lantaran terdapat sejumlah pengusaha yang diperiksa laporan pajaknya usai bertemu atau berinteraksi dengannya.
