BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menjadi narasumber di dalam kegiatan diskusi yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tema Efektifitas Penyiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024, di Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Bagja menyampaikan, bahwa Bawaslu mendorong KPU untuk menyusun manajemen logistik dan manajemen risiko secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan segala proses dapat terlaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan.
“KPU perlu melakukan identifikasi skala prioritas khususnya terhadap wilayah yang sulit diakses dan terpencil. Selain itu, persoalan gudang penyimpanan yang terbatas juga harus diperhatikan,” ujar Rahmat Bagja, dikutip dari website resmi Bawaslu, Jumat (15/09/2023).
Bawaslu terus berupaya menekan persoalan logistik pemilu. Pasalnya, Bagja menjelaskan, pengelolaan logistik yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga : Pelaku UMKM dan Kaum Difabel Kota Bandung-Cimahi Deklarasi Dukung Prabowo Presiden
“Tata kelola logistik dan manajemen logistik yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan atau intervensi yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan dan merugikan peserta dan masyarakat,” tutur laki-laki kelahiran Medan itu.
Dia menambahkan, KPU juga harus rajin melakukan sosialisasi ketentuan dan sanksi mengenai pengadaan logistik terhadap perusahaan pencetak. Saat ini KPU hanya memiliki waktu tiga bulan untuk melakukan pencetakan surat suara.
Simak Juga : Prabowo Bersama KIM Bahas Strategi dan Tim Pemenangan Pilpres 2024
“Kami tidak ingin ada gagal lelang diakibatkan keterbatasan penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan pencetakan logistik pemilu. Lalu minimnya pengamanan, pengawasan proses penyimpanan dan pendistribusian logistik. Hal itu bisa mengganggu rantai pasokan penyediaan logistik,” tandasnya.
