BIMATA.ID, Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Keamanan Laut dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy dan Pemerhati Kemaritiman, di ruang rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan RDPU tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sugiono mengungkapkan bahwa tujuan dibentuknya Panja Keamanan Laut adalah untuk menjalankan beberapa fungsi utamanya. Salah satunya mengkaji hambatan kelembagaan atau institusional, dan legal formal. Termasuk di dalamnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar institusi yang dapat menghalangi optimalisasi pelaksanaan pengamanan laut Indonesia.
“Selain itu juga untuk mengkaji strategi kebijakan keamanan laut nasional yang berdasarkan, pada analisis dinamika regional, dan global, dan potensi ancaman yang ada,” kata Sugiono, dilansir melalui website resmi DPR RI, Selasa (19/09/2023).
Baca Juga : Pesan Untuk Ormas FKLPDK, Fauzy Baadilla: Kita Kampanyekan Pak Prabowo dengan Damai dan Santun
Tidak hanya itu, Panja Keamanan Laut juga bertujuan untuk mengkaji alokasi dan kebutuhan anggaran ideal untuk tata kelola sistem keamanan laut. Serta mengkaji kebutuhan personil Armada serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, guna mendukung operasional keamanan laut Indonesia.
Simak Juga : Sahat Saragih: Prabowo Sosok Pemimpin yang Ikhlas dan Rela Berkorban Untuk Indonesia Maju
“Oleh karena itulah Panja keamanan laut Komisi I pada hari ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, dan akademisi dengan tema penguatan tata kelola keamanan laut nasional,” tutupnya.
