BIMATA.ID, Jakarta – Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pada beberapa waktu lalu di Gedung Nusantara, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyampaikan sejumlah catatan.
“Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak. Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” kata Puteri Komarudin, dikutip dari website resmi DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Baca Juga : Istri Gus Dur Berikan Doa dan Restu ke Prabowo
Kemudian, Puteri mengusulkan agar tambahan pagu ini juga digunakan untuk kegiatan strategis lain yang akan berlangsung tahun depan, seperti pelaksanaan Pemilu 2024.
“Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapa penting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puteri pun mengingatkan BPS agar kegiatan Sensus Pertanian bisa menghasilkan basis data untuk mengangkat kesejahteraan petani. Apalagi kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran yang tergolong besar hingga mencapai Rp2,87 triliun pada 2023, dan kembali mendapatkan pagu anggaran pada 2024 sebesar Rp305,9 miliar.
“Pemerintah telah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, seperti bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk itu, kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut BPS terkait hal ini. Kemudian, sejauh mana Sensus Pertanian yang dilakukan BPS dapat membantu untuk memformulasikan ulang penghitungan NTP supaya lebih mencerminkan kesejahteraan petani,” imbuhnya.
Simak Juga : Bertemu Prabowo, Yenny Wahid Sebut Pemimpin RI Harus Paham Dinamika Geopolitik
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan BPS telah memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang padat tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.
“Harapannya indikator ini dapat menjadi indikator yang lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian, terutama dalam mengukur kesejahteraan petani karena di dalamnya telah termuat 6 sub sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan & jasa pertanian,” pungkasnya.
