BIMATA.ID, Jakarta – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana. Hal ini dikatakannya menyusul terjadinya bentrokan antara aparatur keamanan dengan warga setempat.
“Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat,” kata Saleh kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (15/9/2023).
Baca Juga : Prabowo Disebut Berpotensi Raih Kemenangan di Pilpres 2024
Dalam penanganan kasus Rempang, lanjut Saleh, pemerintah seharusnya mengutamakan perlindungan warga negara. Seharusnya, bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani.
“Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Menurut Saleh, Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri. “Isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI ini.
Simak Juga : Prabowo Bersama KIM Bahas Strategi dan Tim Pemenangan Pilpres 2024
Dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya, kata Saleh, setiap warga negara harus dilindungi. Penyampaian pendapat secara terbuka merupakan hal yang sah dan diperbolehkan konstitusi dan fondasi utama sebagai negara demokrasi.
“Karena itu, fraksi PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi. Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas,” ujar Saleh.
Ia menekankan, upaya dialog dan musyawarah harus selalu dikedepankan. Sehingga, warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka inginkan bisa diketahui dengan benar. Oleh karena itu,ia juga mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
Ia mengharapkan, Pemerintah menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Serta bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
“Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut,” pungkasnya.
