BIMATA.ID, Bogor – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Riyanta menilai upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan.
Pernyataan itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI untuk mengawasi pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
“Meski beberapa aspek pelayanan publik sudah menunjukkan perbaikan, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Riyanta kepada media, Jumat (22/9).
Baca Juga : Prabowo Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) itu mengutarakan sejumlah kekhawatiran terkait pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah rendahnya disiplin pegawai pemerintah.
“Menanggapi pengaduan yang diterima dari beberapa warga, kami mendapat perhatian bahwa di beberapa pemerintahan desa dan kecamatan, ada aparat yang tidak mematuhi jam kerja. Ada yang mulai bekerja hingga pukul 10.00 atau 11.00 sehingga menghambat pelayanan publik. ” ungkapnya.
Selain itu, pelayanan publik di sektor pertanahan juga mendapat sorotan dari legislator Dapil Jawa Tengah III itu. Ia mencontohkan, jumlah personel Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Bogor belum memenuhi standar atau kebutuhan masyarakat setempat.
Cek Juga : Koalisi Indonesia Maju Bakal Tentukan Cawapres Prabowo Di Detik Terakhir
“Disebutkan oleh perwakilan BPN Kabupaten Bogor bahwa mereka masuk dalam kriteria kelas A, yakni harus memiliki staf lengkap sebanyak 150 orang. Namun, saat ini mereka hanya memiliki 70 orang staf, sedangkan jumlah penduduk yang harus mereka layani melebihi 5 juta orang,” dia menambahkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada akhir tahun 2022 kurang lebih 5,4 juta jiwa. Riyanta menegaskan, ketimpangan jumlah pegawai BPN di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk setempat mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan publik terkait pertanahan di wilayah tersebut.
Simak Juga : Deretan Artis di Partai Besutan Prabowo: Ada Ahmad Dhani Sampai Melly Goeslaw
Oleh karena itu, Riyanta berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN) mempertimbangkan penambahan personel di BPN Kabupaten Bogor.
“Dalam praktiknya, pelayanan publik belum bisa maksimal. Oleh karena itu, saya menghimbau Menteri ATR/BPN mempertimbangkan penambahan personel di BPN Kabupaten Bogor untuk memastikan pelayanan publik sesuai harapan,” tutupnya.
