BIMATA.ID, Azerbaijan – Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pentingnya inklusi keuangan bagi perempuan untuk diadopsi dalam naskah resolusi Komite Tetap Bidang Sosial dan Budaya dalam Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) saat bersidang di Baku, Azerbaijan pada 20 – 23 September.
“Kami mengusulkan untuk memasukkan aspek keuangan dalam naskah resolusi ini. Inklusi keuangan menjadi aspek penting untuk mencapai ekonomi yang inklusif, khususnya bagi perempuan. Apalagi ternyata menurut Bank Dunia, akses keuangan bagi perempuan masih tertinggal sekitar 4 persen dibandingkan laki-laki. Bahkan, di negara berkembang, kesenjangan ini jauh lebih dalam sekitar 6 persen,” ungkap Puteri di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/09/2023).
Baca Juga : Prabowo Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia
Dalam pembahasan resolusi pada Komisi Perempuan, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan untuk memperoleh akses keuangan yang setara. “Masih banyak hambatan-hambatan yang muncul di lapangan, seperti terbatasnya akses terhadap telepon seluler, jarak geografis dari cabang bank/layanan keuangan, hingga rendahnya literasi keuangan. Hal-hal itulah yang terus menghambat kemampuan perempuan untuk terlibat dalam sistem keuangan formal,” ujar Puteri.
Pertemuan Komite Tetap ini membahas 16 naskah resolusi di beberapa aspek, diantaranya perlindungan warisan budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kesetaraan akses kesehatan, anggota parlemen perempuan, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, keagamaan, pariwisata, bantuan kemanusiaan, serta komisi perempuan.
Simak Juga : Pengamat: Merapatnya Demokrat ke KIM, Buka Peluang Khofifah Jadi Cawapres Prabowo
Selain terkait inklusi keuangan bagi perempuan, Puteri juga memberikan penekanan untuk dapat memberikan perhatian serius terhadap diskriminasi gender di kawasan Asia. “Hal ini karena diskriminasi gender menghambat kebebasan perempuan, baik kebebasan dari kekerasan seksual, hak seksual dan reproduksi, akses terhadap keadilan, kesetaraan sosial-ekonomi, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan,” ungkap Puteri.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir, dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta. Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Didi Irawadi Syamsuddin.