Bimata

Moeldoko : Tahun Politik Harus Jadi Ajang Pertarungan Gagasan dan Program

BIMATA.ID, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2024 harus menjadi ajang pertarungan gagasan dan program tentang bagaimana melanjutkan pembangunan Indonesia.

Dia menilai penting untuk secara simultan mendengungkan beragam capaian dan terobosan yang sudah dihasilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Narasi-narasi ini akan menjauhkan ruang publik dari fragmentasi politik praktis yang memicu politik identitas, munculnya berita bohong (hoax), dan meminggirkan aksi-aksi kekerasan,” kata Moeldoko, dikutip dari antaranews, Senin (25/09/2023).

Baca Juga : Habiburokhman : Prabowo dan Koalisi Akan Bahas Khofifah Sebagai Ketua Timses

Moeldoko juga menekankan pertarungan gagasan dalam tahun politik penting dilakukan agar proses konsolidasi demokrasi menghasilkan transisi pemerintahan yang aman dan dikenang sejarah.

Selama sembilan tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, lanjutnya, Pemerintah banyak melakukan berbagai terobosan pembangunan di berbagai sektor dan menguatkan bangsa dalam menghadapi berbagai krisis dan tantangan.

Hal itu menguatkan kepercayaan publik di dalam negeri yang dibuktikan dari beberapa hasil survei.

“Kepercayaan dunia internasional pada posisi Indonesia juga meningkat tajam,” ucapnya.

Menurutnya, publik harus tahu bagaimana proses dan hasil kerja Jokowi dan jajaran kabinetnya.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan di akhir masa pemerintahan Jokowi.

“Tahun politik rawan dengan adanya credit claiming dari pihak lain. Untuk itu, kita harus tunjukkan kerja-kerja Pemerintah dan sudah sampai mana pembangunannya,” pungkasnya.

Lihat Juga : Giliran Pedagang Pasar Deklarasi Dukung Prabowo Subianto 

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).

Exit mobile version