Bimata

LRT di Bali Segera Dibangun, Bappenas: Biaya yang di Butuhkan 9 Triliun

BIMATA.ID, Jakarta – Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkap modal Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bali segera dibangun dibawah tanah.

Mengenai hal itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum mengatakan, adanya banyak aturan dalam pembangunan di Pulau Dewata, maka dari itu alternatif pembangunan LRT adalah underground.

Menurutnya, di kawasan Bali bangunan tidak boleh dibangun lebih tinggi dari pohon kelapa.

Baca juga: Giliran Pedagang Pasar Deklarasi Dukung Prabowo Subianto 

“Tidak boleh ke atas. Dan kalau mau pelebaran jalan, di sana banyak Pura. Bagaimana? Harus ke bawah (underground) satu-satunya cara,” kata Ervan dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang disiarkan secara daring, pada Rabu (20/09/2023).

Kemudian, untuk tahap awal proyek ini akan dibangun sepanjang 5,3 kilometer (km). Lintasan sepanjang yang akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Extended Terminal, dan area parkir di Kuta Central Park.

Ervan menyebut biaya pembangunan LRT di bawah tanah tiga kali lipat dari pembangunan normal. Adapun biaya investasi yang dibutuhkan yakni mencapai US$596,28 juta atau setara Rp 9,17 triliun (asumsi kurs Rp15.388 per dolar AS).

Lihat juga: Pengamat: Merapatnya Demokrat ke KIM, Buka Peluang Khofifah Jadi Cawapres Prabowo

“Bagaimana cara pembayarannya? Ini tak bisa hanya stand alone dari Dirjen Kereta Api, tapi dari semuanya, dari BUMN,” imbuhnya.

Terkait hal itu, pembangunan LRT juga dapat dimanfaatkan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Selain itu, rencana pemerintah untuk membuat regulasi passenger service charge (PSC) penumpang pesawat untuk pembiayaan LRT.

Simak juga: Prabowo Yakin Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia

“Kita punya potensi besar namanya tourism, sehari datangnya 58 ribu orang, saya diskusi dengan Menhub bagaimana kalau kita aplikasikan PSC pak?” ungkapnya.

Sekedar informasi, tidak hanya itu, pemerintah juga bakal menerapkan Transit Oriented Development (TOD) (sewa, parkir, dan iklan) dari bandara.

Exit mobile version