Konflik Rempang, KAHMI Desak Pemerintah Berpihak pada Rakyat
BIMATA.ID Jakarta – Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Ahmad Yohan, menyayangkan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai, investasi harus tetap berpihak pada rakyat.
“Kita paham investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat,” ujar Ahmad Yohan, di sela Jalan Sehat Nasional HUT KAHMI, di Jakarta, Minggu (17/09/2023).
Menurut Yohan, semua pihak harus menahan diri dan tidak saling menyalahkan, apalagi menggoreng isu ini untuk kepentingan politik Pilpres.
“Harus ada solusi yang tidak merugikan rakyat. KAHMI percaya Presiden Jokowi akan mengambil solusi yang tepat,” kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Diketahui, bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (7/9), dan Senin (11/9).
Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. PT Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam membangun kawasan tersebut.
