BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, meskipun di Indonesia belum terdapat adanya kasus Nipah, Kementerian Kesehatan mengimbau pemerintah daerah, kantor kesehatan pelabuhan (KKP), fasilitas pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Virus Nipah.
“Mengingat letak geografis Indonesia berdekatan dengan negara yang melaporkan wabah, sehingga kemungkinan risiko penyebaran dapat terjadi,” kata Maxi, dikutip dari tvonenews, Selasa (26/09/2023).
Baca Juga : Menhan Prabowo Hadiri Acara The 93rd National Day of the Kingdom of Saudi Arabia
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan, KKP dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di daerah terus melakukan pemantauan kasus dan negara terjangkit.
Masyarakat bisa memantaunya melalui kanal resmi https://infeksiemerging.kemkes.go.id dan https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news.
Untuk mencegah masuknya virus Nipah, Kemnkes juga meminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit.
“Juga meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus sindrom demam akut yang disertai gejala pernapasan akut/kejang/penurunan kesadaran, serta memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit,” tuturnya.
Simak Juga : PTMI 08: Dukungan Solid untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Fasyankes, kata Maxi, agar memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan pedoman melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian kepada Dirjen P2P Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) melalui WhatsApp 0877-7759-1097.
