BIMATA.ID, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pentingnya mitigasi politik agar tidak terulangnya politik identitas di Pemilu 2024.
Termasuk soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Hasto dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat di Hotel Pullman, Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9).
Hasto mengatakan, dalam penyusunan daftar anggota legislatif, muncul aspirasi untuk mencalonkan MenPANRB, Azwar Anas.
Baca Juga : Bangun Industri Dirgantara, Prabowo Lanjutkan Misi Habibie Produksi Pesawat dalam Negeri
Namun hal tersebut tidak mendapat restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Anas, di Gedung DPR Rabu (7/6/2023).
“Ketika kami menyusun daftar calon anggota legislatif, muncul aspirasi agar Pak Abdullah Azwar Anas untuk jadi caleg, tapi Bu Mega mengatakan bahwa tugas pokok dari Pak Azwar Anas sebagai MenPANRB adalah untuk menjaga netralitas birokrasi,” kata Hasto, dikutip dari kumparan, Rabu (13/09/2023).
“Bu Mega mengatakan jangan calonkan Pak Abdullah Azwar Anas karena oleh fungsinya meskipun beliau dari PDI Perjuangan harus menjaga netralitas dari aparatur negara,” sambungnya.
Hasto menambahkan, selain ASN, netralitas dari penyelenggara Pemilu juga tak kalah penting.
“Politik identitas dalam praktik telah mereduksi kualitas demokrasi, untuk itu pelembagaan parpol, pendidikan politik untuk rakyat, dan disiplin partai. Serta kontestasi pemilu yang mengedepankan politik gagasan dan desain masa depan merupakan jawaban yang sangat penting,” tuturnya.
“Penyelenggara pemilu menjadi infrastruktur yang sangat penting termasuk pers, di dalam mencegah konflik akibat politik yang diwarnai oleh fitnah, politik identitas yang membelah persatuan bangsa,” tutupnya.
Simak Juga : Prabowo: Kalah Memang Tak Enak, Tapi Hidup Saya untuk Bangsa dan Negara
