BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hasbi Anshory menanggapi usulan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ke Komisi I DPR RI agar tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan dinaikkan. Terlebih, tunjangan prajurit di Papua, tidak pernah dievaluasi selama 22 tahun terakhir Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa dirinya dan Komisi I mendukung terkait usulan kenaikkan tunjangan prajurit TNI di Papua dan daerah terluar atau perbatasan.
“Pada prinsipnya kami mendukung, apalagi prajurit yang ada di wilayah terluar ataupun di Papua, resikonya lebih tinggi,” kata Hasbi dalam keterangannya kepada media, Selasa (12/09/2023).
Baca Juga : Dedi Mulyadi: Prabowo Pemimpin Masa Depan, Dia Punya Banyak Pengalaman
Meski demikian, legislator Fraksi Partai NasDem ini menyampaikan, bahwa Komisi I DPR masih membahas wacana kenaikkan tunjangan tersebut.
“Terkait di Papua memang harus ada tunjangan khusus, tapi lagi dibahas di Komisi I,” ujarnya.
Simak juga : Sudah Luluh Dengan Prabowo, Ade Armando: Musuh Saya Sudah Ganti
Dilansir dari harian Kompas, selama ini tunjangan untuk prajurit tamtama yang bertugas di Papua hanya Rp 350.000 per bulan. Oleh karena itu, Yudo Margono mengusulkan agar tunjangan tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipatnya atau sekitar Rp 700.000.
Selain itu, TNI juga memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga perbatasan yang kondisinya kini banyak yang sudah tidak layak. Anggaran untuk pembangunan pos pengamanan ini diusulkan di luar anggaran yang terprogram.