BeritaEkonomiNasionalPolitik

Hafisz Tohir Merespon Gerai Ritel Banyak Kosong: Pemerintah Tidak Boleh Tinggalkan Mereka!

BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir merespon gerai ritel yang marak kosong karena tidak diramaikan pembeli belakangan ini. menilai Ia menilai melemahnya UMKM sektor ritel harus dicarikan solusinya.

“Kita kan sudah melakukan dua sampai tiga tahun insentif kepada pelaku pelaku industri kepada pelaku-pelaku barang dan jasa yang terdampak akibat pandemi Covid-19, dan itu kita rasakan walaupun pemerintah mengeluarkan cost (biaya) yang cukup besar tetapi faktanya juga menunjukkan growth (pertumbuhan) ekonomi yang cukup baik,” kata Hafisz melalui keterangannya pada media, di Jakarta, Kamis (21/09/23).

Data dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebutkan bahwa, pada kuartal II/2023, tercatat pertumbuhan sektor ritel di sebesar 1,2 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I/2023 mencapai 2,6 persen.

Baca Juga : Pembahasan Cawapres Prabowo, PAN: Tunggu Deklarasi Demokrat

Di sisi lain, Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Kemenko Perekonomian mencatat realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

“Akankah hanya stop sampai di situ ini pertanyaan selanjutnya saya kira sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini maka UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Simak Juga : Relawan Emak-Emak Cinta Prabowo Resmi Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Karena itu, Hafisz berharap bantuan pemerintah untuk UMKM yang diberikan selama pandemi terus dilanjutkan mengingat Indonesia masih dalam masa pemulihan, selain itu UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) diminta untuk segera diimplementasikan untuk melindungi para konsumen para pelaku UMKM hingga penjual online.

“Kita besar bersama, dan tidak boleh ada orang orang yang tertinggal di balik pertumbuhan ekonomi kita yang cukup tinggi,” tandas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.

Tags

Tulisan terkait

Bimata
Close