Fadli Zon : BKSAP Canangkan Strategi Parlemen Respon Kemajuan AI dan Demokrasi Masa Depan
BIMATA.ID, Jakarta – Pesatnya kemajuan teknologi dan transformasi sosial menuntut Parlemen di seluruh dunia untuk tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga secara proaktif turut membentuk masa depan melalui respons kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Parlemen harus mampu merumuskan pendekatan inovatif terhadap tantangan yang muncul akibat teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI) terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Di tengah latar belakang global yang krusial ini, Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi mencari solusi bersama parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada KTT Komite Masa Depan Dunia (Summit of the Committees of the Future) di Montevideo, Uruguay.
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menjadi salah satu panelis utama dalam pleno bertema Challenges in Parliamentary Work in an Era of Change, berbagi pandangannya terkait strategi Parlemen untuk merangkul masa depan dan mengatasi tantangan teknologi baru melalui kerja sama internasional.
Baca Juga : Hashim Sampaikan Salam Prabowo kepada Ulama Ponpes Al Falah di Acara Maulid
Menyoroti tantangan utama dalam mengintegrasikan teknologi dalam kerja-kerja Parlemen, Fadli menekankan pentingnya memupuk budaya integritas dan perubahan struktural di dalam lembaga legislatif untuk memfasilitasi adopsi sistem baru dan inovasi teknologi.
“Menggarisbawahi pentingnya pengembangan kapasitas, ia juga memaparkan masih ada kekurangan dalam keterampilan digital, pengetahuan teknis, dan literasi informasi dalam parlemen. Oleh karena itu, penting bagi Parlemen untuk memanfaatkan potensi teknologi secara efektif melalui dukungan sumber daya dan pengetahuan teknis,” ujar Fadli dalam keterangannya kepada media, Kamis (28/9/2023).
Simak Juga : Prabowo Silaturahmi dengan Ulama NU Jatim di Surabaya
Fadli juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa inovasi teknologi harus benar-benar mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas dan kelompok yang terpinggirkan, sekaligus menjaga nilai-nilai demokrasi dalam perkembangannya. Fadli mengungkapkan demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, melainkan seperangkat prinsip etis yang memastikan perwakilan, akuntabilitas, dan transparansi.
“Pengembangan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar itu. Maka penting bagi parlemen, melalui fungsinya, untuk membentuk kebijakan yang menjamin privasi dan keamanan data guna melindungi hak warga negara, mengatasi kesenjangan digital,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
“Dan memastikan akses teknologi yang setara, memperkuat keamanan siber dan melawan disinformasi yang dapat membahayakan integritas lembaga-lembaga demokrasi, serta mewaspadai potensi bias algoritma (algorithmic bias) dalam penggunaan data dan teknologi guna memastikan pengambilan keputusan yang adil dan setara,” lanjutnya menambahkan.
