BIMATA.ID, Jakarta- MUHAIMIN Iskandar (Cak Imin) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pergi tanpa pamit dari koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar yang digalang bakal capres Prabowo Subianto. Jaraknya hanya dua tiga hari dari pidato politik Prabowo yang mengumumkan secara resmi nama koalisinya, yaitu Koalisi Indonesia Maju, di acara perayaan Hari Ulang Tahun PAN ke-25 di Jakarta pada 28 Agustus 2023.
Cak Imin sepertinya sudah memahami kedudukannya meraih posisi cawapres mulai berat ketika deklarasi kerja sama empat partai politik koalisi besar Prabowo itu dibacakan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta pada 13 Agustus 2023.
BACA JUGA: Atasi Kekeringan di Pulau Moa, Prabowo: Jangan Bahas Politik, Sekarang Kita Bicara Air
Sebab, bukan hanya dirinya yang menginginkan kursi cawapres, sudah barang tentu PAN dan Partai Golkar juga mengincar tempat yang sama. Adapun PAN mengusung nama Erick Thohir, sementara Partai Golkar menyodorkan nama ketua umumnya Airlangga Hartarto. Keduanya memiliki keunggulan komparatif dibanding Cak Imin.
Erick Thohir memiliki kekuatan finansial dan jaringan luas yang bisa didistribusikan bukan hanya untuk kebutuhannya dalam proses kandidasi menjadi cawapres, tapi juga membiayai perjuangan politik PAN di Pemilu 2024. Apalagi beberapa polling di pelbagai lembaga survei dalam beberapa waktu terakhir, nama Erick Thohir kerap berada di posisi teratas sebagai cawapres potensial Pilpres 2024.
Sementara, Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar yang memiliki basis elektoral kepartaian kuat. Adapun Partai Golkar merupakan partai kedua dengan perolehan kursi terbanyak setelah PDI Perjuangan, yaitu 85 kursi di DPR RI. Dua hal ini yang menjadi pertimbangan Cak Imin kala mengambil keputusan cepat menginggalkan Prabowo. Meski Cak Imin dan PKB disebut-sebut oleh lembaga survei sebagai kandidat dan partai politik potensial di basis-basis pemilih Nahdliyin, khususnya Jawa Timur yang merupakan wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor dua terbesar di Indonesia, Cak Imin tidak ingin mengambil risiko lebih bilamana dirinya gagal menjadi cawapres.
Lebih lagi, Cak Imin tidak ingin masuk dalam skenario ideal yang jamak dipergunakan dalam proses kandidasi Pilpres dengan konsensus pasangan Jawa dan non-Jawa. Asumsinya adalah Prabowo bersuku Jawa, sementara Cak Imin juga bersuku Jawa. Pada proposisi ini, pasangan Prabowo-Erick Thohir (non-Jawa) akan dianggap lebih ideal daripada pasangan Prabowo-Cak Imin.
BACA JUGA: Atasi Kekeringan di Pulau Moa, Prabowo: Jangan Bahas Politik, Sekarang Kita Bicara Air
Selain itu, Cak Imin tidak ingin pula masuk dalam skenario kuantitatif yang membandingan suara partai dalam menentukan posisi capres dan cawapres dalam proses kandidasi. Asumsinya adalah meski kursi Partai Golkar (85 kursi) lebih banyak dari kursi Partai Gerindra (78 kursi) di DPR RI, tetapi secara nasional, perolehan suara Partai Gerindra lebih tinggi daripada Partai Golkar. Suara Partai Gerindra 17.596.839 suara, sementara Partai Golkar sebanyak 17.229.789 suara. Tentu proposisi ini akan menghasilkan pasangan Prabowo-Airlangga, bukan Prabowo-Cak Imin di meja runding koalisi mengingat suara nasional PKB (58 kursi) adalah 13.570.970 suara.
Bola panas yang ditinggal Cak Imin Keputusan Cak Imin meninggalkan Koalisi Prabowo sejatinya adalah pilihan logis yang didasari pada asumsi kualitatif dan asumsi kuantitatif secara politik. Pun bila politik pada satu pengertian merupakan seni membaca kemungkinan di antara ketidakpastian, Cak Imin secara cerdik mengambil keputusan untuk potensi berlayar sebagai cawapres di Pilpres 2024. Soal moral dalam politik pragmatisme menjadi urusan lain karena landasannya membutuhkan konsistensi.
Jika konsistensi Cak Imin dilihat dari lanskap relasinya dengan Prabowo selama enam bulan terakhir, ia bisa dianggap tidak setia. Namun jika konsistensi Cak Imin dilihat dari perpektif keputusan Muktamar PKB yang mengharuskannya menjadi capres/cawapres, ia bisa dianggap konsisten tegak lurus pada putusan tertinggi partai.
Persoalannya adalah ketika Cak Imin meninggalkan Koalisi Indonesia Maju, ia meninggalkan bola panas bagi Prabowo. Ini tidak hanya berkaitan dengan basis pemilih NU di Jawa Timur yang menjadi salah satu penentu kemenangan yang pada dua Pilpres terakhir tidak mampu dimenangkan oleh Prabowo.
BACA JUGA: Terus Perkuat Basis Prabowo, Kader Gerindra Sukabumi Diminta Tuntaskan Perjuangan
Akan tetapi, ini berkaitan dengan posisi problematik baru bagi Prabowo mengingat ia harus menentukan posisi cawapres akan diberikan pada PAN melalui Erick Thohir atau akan diberikan pada Partai Golkar untuk nama Airlangga Hartarto. Memang selama ini Airlangga tidak menunjukkan ambisi yang menggebu-gebu untuk posisi cawapres, tapi kita tidak boleh lupa bahwa Partai Golkar adalah partai kedua terbesar di Indonesia.
Sementara Partai Golkar telah melewati dua pemilu terakhir dengan tidak memberangkatkan kadernya menjadi capres/cawapres. Pada Pilpres 2014, peluang untuk posisi cawapres pernah hadir lewat nama Aburizal Bakrie yang merupakan ketua umum Partai Golkar kala itu.
Akan tetapi, jelang penetapan capres dan cawapres 2014, nama Aburizal Bakrie dipotong oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang akhirnya menjadi cawapres Prabowo. Kemudian, pada Pilpres 2019, sejak awal dinamika capres dan cawapres posisi Partai Golkar banyak pasif karena ingin fokus dalam Pileg. Artinya, terakhir kali Partai Golkar secara langsung mengusung kadernya sendiri menjadi capres atau cawapres adalah di Pemilu 2009.
Kala itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) yang berpasangan dengan Wiranto maju sebagai penantang bagi petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang running kembali untuk periode keduanya. Sejak awal, sebenarnya JK sudah tahu bahwa dirinya akan kalah dari pasangan SBY-Boediono atau pasangan Megawati-Prabowo. Namun demi kebertahanan dan harga diri Partai Golkar, proses kandidasi JK sebagai capres terus dilanjutkan karena berdampak pada perolehan suara partai berlambang beringin tersebut pada pemilu berikutnya.
Tentu absennya Partai Golkar dalam mengusung kadernya di Pilpres ini berdampak negatif bagi perolehan suara kursi di parlemen yang terus mengalami penurunan dari pemilu ke pemilu. Misalnya, di Pileg 2009, Partai Golkar meraih 109 kursi di DPR RI, kemudian di Pileg 2014 perolehan kursi Partai Golkar turun menjadi 91 kursi dan di Pileg 2019 turun kembali menjadi 85 kursi. Pun tren penurunan kursi Partai Golkar berdasarkan berbagai survei dalam beberapa bulan terakhir berpotensi terjadi kembali di Pileg 2024, sejalan dengan semakin meningkatnya potensi kenaikan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang secara aktif dalam tiga pemilu terakhir rutin mengusung kadernya sendiri di Pilpres.
Dengan kata lain, pilihan Partai Golkar untuk memajukan kadernya sendiri sebagai aktor langsung, baik sebagai capres atau cawapres, menjadi pilihan yang tidak bisa ditunda. Hal ini bukan hanya soal eksistensi Partai Golkar secara institusi dengan sejarah kejayaan dan kemasyuran masa lalu, tapi berkaitan dengan bagaimana kebertahanan Partai Golkar dalam menghadapi sirkulasi kekuasaan pemilu setiap lima tahun. Pilihan tersisa bagi Partai Golkar saat ini adalah menjalin komunikasi untuk potensi berkoalisi dengan Partai Demokrat memasangkan Airlangga dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
BACA JUGA: Sufmi Dasco: Prabowo Masih Menunggu Waktu yang Tepat Soal Cawapres
Tentu saja, koalisi Partai Golkar (85 kursi) dan Partai Demokrat (54 kursi) cukup mengusung pasangan sendiri. Jika ditotalkan jumlah kursi kedua partai tersebut adalah 129 kursi, lebih dari syarat minimal mencalonkan capres dan cawapres sebanyak 116 kursi.
Pada kesimpulannya, bila Partai Golkar dan Partai Demokrat benar-benar berlayar dengan perahu yang sama di Pilpres 2024, maka trigger utamanya terbentuknya poros baru koalisi. Hal itu tidak lepas dari peran Cak Imin yang membuka mata setiap aktor politik bahwa politik adalah seni mengelola setiap kemungkinan untuk mengatasi setiap ketidakpastian.