BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul menyoroti upaya masalah polusi udara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal yang menjadi persoalan terkait dengan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Salah satunya mengenai poin bahwa apakah penerapan work from home (WFH) kepada ASN Pemprov DKI atau ajakan beralih ke transportasi umum yang dianggap lebih efektif untuk menekan polusi udara.
BACA JUGA: Gerindra Kota Bengkulu Sambut Baik Dukungan Relawan Projo untuk Prabowo
“Jadi bapak mau yang mana? mau WFH ASN atau mereka naik kendaraan umum? Kalau dua-duanya dijalankan siapa yang mau naik kendaraan umum?,” kata dia, Rabu (23/8).
Selain itu, soal sanksi bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi, ia juga meminta penjelasan lebih rinci dari Dinas LH. “Kalau masuk kendaraan ke parkiran kan, apa setelah parkir di dalam dicek satu-satu terus kalau udah di dalam gedung suruh keluar? bagaimana teknisnya? Jadi jangan cuma tulisan-tulisan begini pak,” tegas dia.
BACA JUGA: AIA Minta Kader Gerindra Jadikan Bone Lumbung Suara Prabowo
Lebih lanjut, diusulkan kepada Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH DKI Jakarta untuk menjadi ketua tim pengendalian polusi di Jakarta. Sebab, penanganan polusi udara ini tidak hanya menjadi ranah DLH Pemprov DKI Jakarta saja.
“Karena mengaitkan SKPD-SKPD lain misalnya penanaman pohon di lima wilayah, itu bukan bapak kan? pertamanan. Penambahan bis listrik, itu bukan bapak kan? Itu Transjakarta jadi saya minta bapak mengajukan diri sebagai ketua tim pengendalian polusi,” pungkasnya.
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru PWS: Prabowo Belum Tergoyahkan di Puncak Survei
