BeritaPeristiwaPolitikRegionalUmum

Terkait Kebijakan WFH, Gerindra Minta Pemprov DKI Tak Potong TKD Para ASN

BIMATA.ID, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta hari ini mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 50 persen kepada pegawainya yang tak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Rencananya, kebijakan WFH itu bakal berlangsung selama dua bulan sampai 21 Oktober 2023 mendatang.

BACA JUGA: Usai Budiman Resmi Dukung Prabowo, Golkar : Prabowo Tak Lakukan Politik Adu Domba

Salah satu tujuan kebijakan itu untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yang kian mengkhawatirkan.

Sedangkan saat berlangsungnya KTT ASEAN pada 5-7 September 2023, kuota ASN Pemprov DKI Jakarta yang WFH naik menjadi 75 persen.

Siswa yang sekolahnya dengan venue KTT ASEAN juga akan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Syarif sejatinya mendukung kebijakan pemprov tersebut.

Namun, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tak memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada para ASN yang terkena kebijakan.

BACA JUGA: Prabowo Dinilai Paling Mampu Atasi Persoalan Persatuan dan Penegakan Hukum

“Jadi saya sih pronsipnya mendukung penuh kebijakan itu tapi tolong pemda dipikirkan terhadap pemotongan TKD itu,” kata Syarif saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Pasalnya, jika TKD para ASN yang terkena kebijakan WFH ini ikut dipotong seperti halnya saat pandemi Covid-19 maka bisa berdampak kompleks bagi para pegawai Pemprov.

Salah satunya bisa menyebabkan kredit macet dari para ASN Pemprov DKI Jakarta.

“Itu dampak dominonya ke sana (kredit macet) karena kan bukan rahasila lagi kalau ASN banyak yang pinjam ke bank dengan jaminan tertentu,” kata Syarif.

BACA JUGA: Prabowo Dinilai Paling Mampu Atasi Persoalan Persatuan dan Penegakan Hukum

Karenanya, dia meminta secepatnya Pemprov DKI memberikan kepastian apakah akan memotong TKD atau tidak bagi para ASN yang terkena kebijakan WFH.

“Karena memang ini yang dilematis. Masuk akal juga memang karena mereka kerja di rumah untuk tidak dapat TKD. Tapi satu sisi harus pikirkan juga para ASN ini,” kata Syarif.

BACA JUGA: Survei Litbang Kompas: Pemilih Jokowi Limpahkan Suara untuk Prabowo

Tags

Related Articles

Bimata
Close