Moratorium PMI ke Timur Tengah Dicabut, Kurniasih Mufidah : Perlindungan Harus Diperkuat
BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti, pembukaan moratorium ini baik untuk memberi kesempatan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar terbuka kesempatan luas bekerja di luar negeri secara prosedural.
Hal ini menanggapi dari Pemerintah Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan keputusan untuk mencabut moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah. Keputusan ini telah memicu berbagai tanggapan dan pertimbangan dari berbagai pihak.
Kurniasih mengatakan, pencabutan moratorium ini wajib diikuti tegasnya peraturan bagi perlindungan PMI yang akan bekerja khususnya di Timur Tengah. Sebab lahirnya moratorium merespons banyaknya tindakan pelanggaran hak PMI, jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak adil serta sampai situasi kerja yang tidak aman.
“Pertama, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa langkah ini tidak akan membahayakan hak dan kesejahteraan pekerja migran. Langkah-langkah perlindungan yang kuat harus diimplementasikan, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap kondisi kerja dan perlakuan terhadap pekerja migran,” ujar Kurniasih melalui keterangannya kepada media, Jumat (25/8).
Baca Juga : KPU: Saat ini Anies, Ganjar, Prabowo Itu Belum Jadi Siapa-siapa
Kemudian, Kurniasih menyampaikan, kerja sama yang baik dengan negara-negara tujuan perlu ditingkatkan. Indonesia dan masing-masing negara penempatan harus punya nota kesepahaman yang mengikat terutama untuk perlindungan pekerja migran serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.
“Disini diperlukan proses diplomasi yang kuat dari sisi pemerintah agar hak-hak pekerja migran tetap terjamin,” sebut Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.
Simak Juga : Deklarasi Bintang Garuda, Haris Rusly Moti: Kita Menangkan Pak Prabowo dengan Kampanye Sejuk dan Damai
Selain itu, Pemerintah juga mencabut aturan tentang penempatan satu kanal untuk PMI di Timur Tengah. Artinya dibuka kembali keran bagi swasta dalam proses rekrutmen hingga penempatan. Kurniasih menegaskan peran swasta dalam proses pengiriman pekerja migran juga perlu diperhatikan.
Perusahaan perekrut harus mematuhi standar etika dan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan pekerja migran. “Pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan hak dan kesejahteraan pekerja migran dijamin,” kata dia.
