BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam semua pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2023 di ruang Bhineka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (03/08/2023).
BACA JUGA: Kenali Lukisan Yos Sudarso, Cellos Dapat Hadiah Jam Tangan dari Prabowo
KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
Prabowo mengatakan rekomendasi dan evaluasi KKIP perlu agar setiap pembelian menguntungkan Indonesia dalam semua aspek.
“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8).
BACA JUGA: PSI Jatim ke Prabowo: Agustus Presiden Beri Sinyal Dukungan Pilpres
Prabowo juga menekankan agar KKIP senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi investasi yang membantu peningkatan ekonomi nasional.
“Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo Diskusi Bareng Influencer Soal Kreativitas dan Demokrasi RI
Prabowo sempat berdialog dengan pejabat pemerintah yang terkait dengan pembinaan industri pertahanan, pelaku Industri Pertahanan dan pengguna Alpalhankam, untuk mengetahui kesiapan dan kendala-kendala dalam mengimplementasikan arahan-arahan dari Jokowi.
Selama menjabat sebagai Menhan, Prabowo membeli sejumlah alutsista bagi TNI, di antaranya adalah pesawat tempur, radar, pesawat nirawak dan alutsista lain.
Contohnya, Kemhan meneken kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Saat membeli Mirage, Prabowo mengaku mendapat nyinyiran karena pesawat tersebut merupakan bekas.
Pada Februari 2022 silam, Kemhan juga meneken kontrak kerja sama pembelian enam pesawat tempur generasi 4,5, Rafale. Pesawat pertama baru tiba pada 2026.
BACA JUGA: Kelebihan Prabowo Subianto Dibanding Capres Lain, Pengamat: Tidak Disetir Partai
Sementara pada April 2022, Kemhan juga meneken kontrak jual beli dengan PT Len Industri (Persero) untuk pengadaan 13 unit sistem radar Ground Control Interception (GCI) GM-403 dari Thales, Prancis.
