BIMATA.ID, SURAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi, mengungkapkan bahwa proses konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa telah memberikan dorongan kuat terhadap efisiensi pengeluaran anggaran pemerintah.
Dengan menerapkan strategi konsolidasi dalam pengadaan, LKPP berusaha untuk mereduksi harga jual barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia melalui pemanfaatan potensi pengadaan lintas instansi. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien dari segi harga.
“Dalam upaya menciptakan efisiensi di berbagai sektor pengadaan barang/jasa, LKPP akan melanjutkan langkah-langkah konsolidasi dalam pengadaan” kata Hendi dalam keterangannya, Jumat (25/08/2023).
Baca juga: Kunjungi Pentagon, Prabowo: Terjalin Dialog Hangat Bersama Menhan Austin
Diketahui, langkah tersebut melibatkan sejumlah aspek, seperti potensi efisiensi dalam pengadaan Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Asphalt Buton, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas yang dibutuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Khususnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), LKPP berfokus pada konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas berwarna khaki, serta seragam sekolah untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Langkah ini diambil karena belanja pemerintah terkait produk-produk tersebut di Provinsi Jateng dianggap substansial, sehingga strategi konsolidasi dalam pengadaan menjadi perlu.
Simak juga: Prabowo Temui Menhan AS, Sepakat Perkuat Kerja Sama di Tengah Berbagai Isu Strategis
Hasilnya, langkah konsolidasi dalam pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di Provinsi Jateng berhasil mengurangi anggaran sebesar 59%, atau setara dengan 106,3 miliar rupiah dari nilai awal pengadaan sebesar 180,3 miliar rupiah.
Untuk diketahui, langkah konsolidasi juga menghadirkan perbandingan harga yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan pendekatan serupa dalam pengadaan barang, dan jasa.
