BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Johan Rosihan menanggapi penyampaian Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan beberapa waktu silam di DPR RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato tersebut adalah terjadi peningkatan anggaran ketahanan pangan sebesar 7,8 persen yang nilainya mencapai Rp 108,8 triliun.
Menurutnya, dukungan anggaran ketahanan pangan tersebut adalah ‘fatamorgana’. Sebab, anggarannya terlihat besar. Akan tetapi, besaran anggaran tersebut dihitung meliputi semua komponen yang di dalamnya termasuk anggaran bangunan fisik infrastruktur di Kementerian PUPR dan belanja pegawai di Kementerian Pertanian yang mengurusi masalah pangan.
“Jangan seperti fatamorgana, anggarannya kelihatan besar namun tidak berdampak untuk peningkatan hasil produksi pangan, sarana prasarana produksi seperti benih, pupuk dan pakan masih mahal dan sulit didapatkan petani, alih fungsi lahan terus terjadi, serta anggaran tersebut tidak banyak berperan membantu petani agar lebih bersemangat melakukan usaha tani sektor pangan” kata Johan, dikutip dari website resmi media Parlemen, Rabu (23/08/2023).
Baca Juga : Pengamat Nilai Langkah Prabowo Akuisisi Jet Tempur F-15 EX Baru dari AS Tepat dan Bijak
Anggota Komisi IV DPR RI itu pun menekankan, bahwa esensi anggaran ketahanan pangan harus diorientasikan agar seluruh rumah tangga dapat menjangkau kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Oleh karena, sektor pertanian sangatlah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kokoh.
Namun, sayangnya, anggaran pertanian terus turun dari tahun ke tahun. “Jika kita lihat anggaran Kementan tahun 2023 ini sebesar Rp15 3 triliun namun yang menyedihkan tahun 2024 nanti hanya akan dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun. Ini semacam anomali anggaran dimana anggaran ketahanan pangan meningkat namun anggaran pertanian terus menurun,” imbuhnya.
Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan. bahwa anggaran ketahanan seharusnya bisa ditingkatkan menilik dari ragam permasalahan yang terjadi di bidang pangan. Masalah di bidang pangan mulai dari rendahnya produksi pertanian, kesejahteraan petani, nelayan serta peternak hingga minimnya infrastruktur terkait.
Simak Juga : Prabowo Sukses Nego ke AS untuk Jet Tempur F-15EX Baru, Pengamat: Buah Kegigihan
Luluk mengingatkan pemerintah agar memfokuskan pemberian anggaran itu kepada kementerian misalnya Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika dibagi ke banyak kementerian lembaga, maka tujuan tidak akan tepat sasaran. Ia khawatir anggaran habis untuk rapat-rapat dan sebagainya.
“Kalau misalnya ada anggaran ketahanan pangan tadi naik ada tambahan 7 atau 8 triliun, sebisa mungkin itu yang benar-benar dibutuhkan guna mendorong, meningkatkan produktivitas pertanian dan juga pertanian yang berkelanjutan. Bangunlah irigasi-irigasi di berbagai daerah khususnya yang ada di lumbung-lumbung pangan kita, daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, atau sebagian di Sumatera, nah ini kan tempat pangan yang utama,” tandasnya.
