BIMATA.ID, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kondisi Jakarta yang tetap macet meskipun ketentuan work from home (WFH) 50 persen diterapkan bagi ASN.
Heru mengatakan, pergerakan di Jakarta pasti tetap tinggi sekalipun WFH diberlakukan bagi ASN DKI.
“Ya jangan salahkan pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut, tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri,” kata Heru Budi, dikutip dari detiknews, Rabu (23/08/2023).
Baca Juga : Prabowo Sukses Nego ke AS untuk Jet Tempur F-15EX Baru, Pengamat: Buah Kegigihan
Heru lantas mengimbau agar sektor swasta turut menerapkan WFH demi mengurangi kemacetan maupun polusi udara di Ibu Kota.
Menurutnya, sektor swasta tetap bisa menerapkan WFH sambil memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan baik.
“Kan saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan,” tuturnya.
Heru juga menyoroti rendahnya persentase ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menerapkan WFH. Heru bakal melakukan evaluasi pekan depan.
“Nanti kita evaluasi, nggak papa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin saya evaluasi,” jelasnya.
Sekedar informasi, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan uji coba kebijakan work from home (WFH) 50 persen bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta kemarin.
Simak Juga : Usai Budiman Resmi Dukung Prabowo, Golkar : Prabowo Tak Lakukan Politik Adu Domba
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta yang melaksanakan work from home (WFH) baru sebesar 13 persen.
“Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2.000 orang,” kata Etty, Selasa (22/8).
Dia pun mengungkapkan ASN di DKI Jakarta itu ada sebanyak 51.714 pegawai ditambah dengan PPPK sebanyak 6.395 pegawai.
